KILASBANDUNGNEWS.COM– Masyarakat Jawa Barat memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi serta tidak mendukung hadirnya radikalisme. Demikian dikemukakan Direktur Operasional dan Data Strategis Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC), Idil Akbar, saat menyampaikan hasil survei yang dilakukan di 9 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Menurut Idil, hasil survei ini telah dari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei, dimana pernah menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan sebagai daerah paling tinggi terkait intoleransi atau sikap pelarangan terhadap berkeyakinan, berkeagamaan dan lainnya.
“Dari hasil survai yang kami lakukan, kita dapatkan ternyata masyarakat Jabar memiliki sikap toleransi yang memadai,” kata Idil dalam acara “Toleransi dan Radikalisme di Jabar Ekspos Survei di 9 Kabupaten/Kota se-Jabar”, di Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Rabu (9/6/2021).
Menurut Idil, dari hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap mau berteman, mau bersahabat, mau bermusyawarah, jual beli dan dialog dengan pemeluk agama lainnya termasuk dalam masalah pendirian rumah ibadah, masyarakat Jawa Barat sangat toleran.
“Untuk urusan yang menyangkut pribadi, seperti mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain yang merayakan, termasuk juga dalam urusan memilih kepala daerah yang berlainan agama atau membantu memberikan dana untuk pendirian tempat ibadah agama lain, ini masih menjadi kendala,” ucapnya.
Namun Idil menyatakan bahwa, dua temuan penting dari survei yang dilakukan , pertama, bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki sikap toleran sangat tinggi dalam konteks hubungan dan interaksi sosial antar penganut agama.
“Temuan kedua, yakni hal-hal yang menyangkut radikalisme, masyarakat Jawa Barat memiliki sikap yang cukup kuat dalam menolak semua bentuk radikalisme dan kekerasan atas nama agama,” ujarnya.
Idil menegaskan bahwa, dari hasil survei yang didapatkan bahwa sebanyak 80 persen masyarakat Jawa Barat menunjukkan sikap toleransi serta berpandangan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat antar pemeluk agama dan kenyamanan dalam beribadah.
“Peran pemerintah sangat penting dalam memfasilitasi dialog antar kelompok agama dan tidak mencampuri urusan ibadah agama tertentu termasuk bekerjasama dengan kelompok-kelompok agama, dan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok intoleran,” imbuhnya. (Parno)
