Beras Bansos Dikubur, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Rugi

KILASBANDUNGNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menanggapi kasus penimbunan beras Bansos presiden oleh jasa ekspedisi.

Menurutnya pemerintah sama sekali tak merugi meski paket-paket Bansos itu rusak saat proses pengiriman.

Pasalnya, sebelum mendistribusikan paket Bansos, pemerintah dan pihak penyelenggara layanan ekspedisi telah membuat perjanjian.

Ada pun isi kesepakatan itu menyebut pihak trasnporter akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi saat pengangkutan.

“Kita tidak berurusan dengan berapa ruginya karena kita enggak rugi, itu kan ditanggung oleh JNE, oleh transporter karena kerusakannya ketika diangkut, sebetulnya semula baik kan,” kata Muhadjir menanggapi kabar tersebut.

Oleh karena itu, Muhadjir berani memastikan bila pemerintah sama sekali tak merugi atas kerusakan beras Bansos yang telah jatuh ke tangan jasa ekspedisi.

“Jadi dia itu sudah ada di perjanjian, jadi pemerintah enggak rugi,” katanya.

Pemerintah mengaku tidak mengetahui cara pihak ekspedisi menangani beras Bansos yang rusak, namun dapat dipastikan mereka telah membayar ganti ruginya.

“Entah itu ditimbun, entah itu dibuang, entah itu dipakai makan hewan, itu urusan dia (JNE), dia sudah ganti dan sudah diserahkan ke KPM sesuai dengan perjanjian,” kata Muhadjir.

Menko PMK juga menduga faktor yang membuat beras menjadi rusak karena saat distribusi, Indonesia sedang berada di puncak musim penghujan.

Pihak ekspedisi dilaporkan membawa paket-paket beras dengan menggunakan kendaraan bak terbuka.

“Lha yang bak terbuka itulah yang banyak kemudian rusak busuk itu, dan waktu itu memang kita mengambil keputusan paling aman, pokoknya kalau ada satu truk kena hujan, ya sudah itu tidak boleh dibagi semuanya,” kata Menteri berusia 66 tahun tersebut.

Namun Muhadjir menegaskan bahwa beras Bansos presiden yang rusak sudah diganti dan diserahkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Kalau sampai ada yang tidak kebagian, jangankan 160.000 KPM, seribu saja tidak kebagian pasti teriak, ya toh? Kan selama ini tidak ada berita bahwa ada yang tidak kebagian beras,” katanya. (Sumber: Pikiran Rakyat)

Baca selengkapnya di sini