KILASBANDUNGNEWS.COM – Inspektur Utama Badan Pusat Statistik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat beserta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat bersama-sama me-launching MUDABERDASI (Monitoring Satu Data Berkualitas dan Terintegrasi).
Launching MUDABERDASI yang dilakukan pada Senin, (04/10/2021) kemarin, merupakan inovasi BPS Provinsi Jawa Barat dalam upaya penguatan pembinaan statistik sektoral di tengah pandemi Covid-19.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Dyah Anugrah Kuswardani mengatakan, MUDABERDASI merupakan aplikasi berbasis web dengan fitur layanan konsultasi statistik, layanan pembinaan statistik sektoral, pengelolaan kegiatan statistik sektoral, penyusunan metadata statistik, dan pemberian rekomendasi statistik.
“Kehadiran pimpinan BPS, Kepala Dinas/Instansi/OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, universitas, asosiasi, serta peserta merupakan wujud komitmen bersama menuju Satu Data Indonesia dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional,” ucapnya.
Sementara itu, Inspektur Utama BPS Akhmad Jaelani, menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean governance dan good government dalam menyelenggarakan pelayanan instansi pemerintah.
“Kolaborasi dan inovasi dengan mengoptimalkan teknologi dalam menyelenggarakan statistik dengan tetap mengacu pada metodologi dan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi keharusan,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, mewakili Gubernur Jawa Barat Setiaji menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat statistik sektoral dan tata kelola Satu Data Jawa Barat.
“Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dengan BPS selaku pembina statistik sektoral dalam memperkuat Satu Data Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, BPS Provinsi Jawa Barat juga memberikan penghargaan kepada lima Dinas/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kinerja dan peran aktif terbaik dalam pembangunan statistik sektoral di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021.
Kelima OPD tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. (Parno)
