Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat siap memberikan masukan-masukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang akan mempertimbangkan mengeluarkan fatwa haram game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG).
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melihat apa yang direncanakan MUI Jabar sebagai bentuk antisipasi kejadian serupa terjadi.
“Bagaimana pun setidaknya mengantisipasi supaya tidak khawatir kejadian yang serupa terjadi, ini kan menjadi suatu hal yang baik, ini kan juga sedang dikaji kemudian nanti kita DPRD memberikan masukan-masukan,” ujarnya.
Ineu berharap permainan game yang bisa menjadi inspirasi seseorang untuk melakukan kejahatan perlu diawasi oleh semua pihak baik secara langsung ke lapangan maupun melalui pemantauan yang langsung dilakukan oleh kementerian terkait dengan alat yang dimilikinya.
“Ini mungkin harus dalam pengawasan yang betul-betul dan spesifik, sesuai tugas nanti kami melihat melakukan pengawasan di lapangan apakah ini betul-betul berpengaruh secara langsung terkait dengan hal tersebut,” kata Ineu, usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kamis (21/3/2019).
Ineu menyatakan, pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap game-game yang bisa menjadi inspirasi seseorang untuk melakukan kejahatan tetapi yang perlu juga diwaspadai adalah konten-konten lain yang tentunya bisa membuat keresahan di masyarakat.
“Setidaknya bukan hanya masalah game, tapi kami rasa perlu waspada terhadap beberapa hal lain seiring dengan makin kerkembangnya IT, medsos yang luar biasa sehingga adanya hoax, yang sifatnya mengajak masyarakat yang khawatir juga untuk kemudian ini menjadi inspirasi untuk melakukan kejahatan,” tuturnya.***
Rep: Suparno Hadisaputro
