KILASBANDUNGNEWS.COM – Para pimpinan ormas islam berharap pemerintah aktif membangun dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama dengan ormas-ormas Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga hubungan pemerintah dengan ormas Islam terjalin erat.
Hal ini diungkapkan Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia, KH. Muflich Chalif Ibrahim dalam dialog virtual bersama Menko Polhukam Mahfud Md. Acara ini dihadiri 13 pimpinan ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jumat (13/8) malam.
“Semoga semakin intens dan dijadwalkan pertemuan semacam ini. Semoga apa yang telah diupayakan pak Menko dan kita semua ormas-ormas Islam bisa terjalin hubungan yang lebih erat, lebih kompak diantara kita di dalam menghadapi pandemi,” kata Muflich.
“Silaturahim diharapkan terus dilakukan selain dari pada imbauan Al-Qur’an, juga untuk menjaga persatuan nasional,” papar KH. Said Aqil yang juga adalah Ketua Umum LPOI.
Kiai Said lantas mencontohkan, berbagai pertikaian yang terjadi di negara kawasan timur tengah. Menurutnya, hal itu terjadi karena di negara-negara itu tidak ada ormas yang besar yang bisa mempersatukan umat.
“Di Indonesia, alhamdulillah kita memiliki ormas-ormas Islam yang punya peran penting, tidak hanya ikut mendirikan negara, tapi juga menguatkan dan mempersatukan umat dan anak bangsa dari berbagai latar belakang partai politik yang berbeda” ujarnya.
Sementara, Pimpinan ormas Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Khairan Muhammad Arif meminta pemerintah terbuka menerima masukan dan kritik. “Kritik dalam negara demokrasi adalah sesuatu yang niscaya, tinggal bagaimana pemerintah merespons kritik ini. Kritik itu juga bisa muncul dari rasa sayang setiap anak bangsa kepada pemerintah,” jelas Khairan.
Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) menyorot khusus soal komunikasi publik pemerintah, baik dari segi subtansi, maupun pihak yang menyampaikan pesan. Dia meminta Mahfud membenahi komunikasi publik pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut mantan Gubernur NTB itu, figur Mahfud sangat dibutuhkan dalam menyampaikan pesan dari pemerintah. TGB menyebut sosok Mahfud memiliki kredensial dan relatif banyak diterima berbagai kalangan.
“Saya berharap pak Menko lebih rajin untuk memberikan kalimatul fasl, memberikan kejelasan-kejelasan bukan sekadar penjelasan. Menurut saya, bapak adalah orang yang punya kredensial untuk itu, jadi mohon pak, untuk terus menyampaikan kejelasan-kejelasan kepada masyarakat,” ujar TGB.
TGB berharap Mahfud tidak kehilangan kesabaran untuk terus menjelaskan kepada masyarakat kebijakan-kebijakan pemerintah, baik kepada yang pro terhadap pemerintah maupun bagi mereka yang sering mencela pemerintah.
“Saya mengajak Pak Menko yang sudah terus menerus melakukan ini, untuk menyebarkan gelombang ini diseluruh teman teman di pemerintahan. Kita semua apresiasi, diperkuat komunikasi yang ikhlas, dalam arti menempatkan yang sama dan membuka komunikasi untuk semua,” ujarnya.
Pernyataan TGB didukung oleh pimpinan ormas Al-Ittihadiyah, Lukmanul Hakim. Figur Menko Polhukam menurutnya merepresentasikan basis dari keormasan.
“Barangkali mungkin setiap hal atau kasus-kasus yang utamanya terkait dengan wilayah Bapak, kami sangat berharap bapak tampil menjadi solusi, dengan memberikan informasi yang jelas dan terang sehingga bisa diterima masyarakat,” ujar Lukmanul Hakim.
Mendengar masukan para pimpinan Ormas Islam ini, Mahfud Md mengaku telah mencatat semua masukan, kritik, dan saran untuk menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah ke depan.
Kepada para pimpinan ormas Islam ini, Mahfud menjelaskan kalau agama sering kali dijadikan alat untuk menolak kebijakan pemerintah. Untuk itu, dirinya intens melakukan safari virtual ke ormas keagamaan, pimpinan pesantren, dan para tokoh lintas agama, untuk mendengar berbagai keluhan dan masukan sekaligus memberikan penjelasan atas kebijakan pemerintah yang kerap menjadi pertanyaan masyarakat.
Untuk diketahui, ormas yang tergabung dalam LPOI adalah ormas-ormas yang sebagian besar lahir sebelum Indonesia merdeka, diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ada pula ormas Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), Persatuan Ummat Islam (PUI), HBMI, dan Nahdatul Wathan.
