KILASBANDUNGNEWS.COM – Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengakui jika Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayah (PIPPK) masih harus terus disempurnakan. Hal itu agar PIPPK lebih tepat sasaran dan masyarakat bisa lebih merasakan manfaatnya.
Oleh karenanya, Oded meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) turut mengkaji kegiatan-kegiatan pada PIPPK.
“LPM sebagai tokoh masyarakat, harus bisa mengoptimakan PIPPK. Harus tepat sasaran. Terlebih dalam prosesnya PIPPK itu atas dasar inovasi dan gagasan masyarakat,” kata Oded saat membuka Rapat Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Bandung tahun 2020 di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung, Rabu (12/2/2020).
Oded mengatakan, rapat koordinasi LPM harus bisa merumuskan program yang dapat mendukung visi masyarakat. Slaah satunya mengoptimalkan program PIPPK. Menurutnya, anggaran pemerintah yang berfungsi sebagai stimulan dalam PIPPK bisa memberikan output yang lebih baik. Dari sisi partisipasi masyarakat harus bisa meningkat dua sampai tiga kali lipat.
Ia pun berpesan, LPM sebagai pemimpin nonformal di masyarakat bisa lebih memahami hal-hal yang berkaitan tentang kemasyarakatan. Hal itu agar LPM Kota Bandung tetap juara.
“Saya pernah berdiskusi dengan Kepala Daerah lain tentang eksistensi LPM. Saya yakin LPM Kota Bandung itu paling juara dari sisi inovasinya. Jadi LPM harus bisa mendukung visi masyarakat, menjadi teladan, dan jadi pelayan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Tatang Muhtar mengatakan, PIPPK merupakan program strategis yang sangat terkait dengan LPM, sehingga diperlukan koordinasi terkait peningkatan kinerjanya.
“Rapat koordinasi ini dapat meningkatkan kapasitas LPM dengan tujuan membahas rencana kerja LPM tahun 2020. Sekaligus bekolaborasi dengan Satgas Anti Rentenir terkait upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Sedangkan Ketua DPD LPM Kota Bandung, Merdi Hajiji mengatakan agenda Rapat Koordinasi LPM ini fokus pada memberdayakan ekonomi masyarakat, penyelesaian persoalan pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
“Selama ini PIPPK lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur, banyak jalan dan gang yang sudah diperbaiki. Mulai 2020 ini akan diarahkan pola-pola pemberdayaan yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat,” katanya.
“Roh pemberdayaan prinsipnya, bertumpu pada manusianya, partisipasinya, dan PIPPK harus berkelanjutan. Dalam Rakor ini juga kita hadirkan agenda dalam penanganan rentenir. Karena LPM jadi garda terdepan untuk mencegah rentenir,” katanya.
Dalam rapat koordinasi juga ditandatangani nota kesepahaman Kota Bandung Bersih Rentenir antara Satgas Anti Rentenir dan LPM Kota Bandung. (rls)
