Gubernur saat memberikan arahan pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Jabar di Bandung, Senin (17/12/18).
Bandung – Untuk mewujudkan revolusi ketahanan pangan di 2019, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta 27 kabupaten/ kota menyerahkan database lengkap kondisi pangan kepada Pemprov Jabar.
Hal ini untuk memetakan permasalahan, solusi dan pengambilan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Gubernur meminta database tersebut diserahkan paling lambat hingga Januari 2019.
“Per-Januari 2019 kami akan melakukan sebuah revolusi ketahanan pangan, memastikan Jabar harus mandiri pangan untuk hampir 50 juta warga. Kalau tanpa data akan susah mengambil keputusan, jadi data kami tunggu sampai bulan Januari 2019,” kata Gubernur saat memberikan arahan pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Jabar di Bandung, Senin (17/12/18).
Gubernur Ridwan Kamil yang juga ketua Dewan Ketahanan Pangan Jabar menuturkan, dari database tersebut akan diketahui apakah daerah bisa memenuhi sendiri seluruh kebutuhan pangan atau harus impor dari daerah lain.
Melalui database ini juga maka tiap daerah akan difokuskan pada satu komoditas pangan sesuai potensinya.
Misalnya Kabupaten Indramayu akan fokus ke produk beras. Sehingga seluruh kebutuhan dasar pangan masyarakat Jabar bisa disuplai oleh daerah di Jabar itu sendiri.
“Ini untuk mengetahui daerah itu bisa tidak memenuhi pangan sendiri. Setelah ketahuan datanya nanti kita bagi-bagi misalnya Indramayu fokus ke beras, sapi kita simpan di kota mana, telor di kota mana sehingga kebutuhan dasar masyarakat Jabar bisa di suplai oleh daerah di Jabar,” jelas Emil, panggilan akrabnya.
Rencananya di bulan Januari 2019 akan digelar rembuk daerah bersama Gubernur dan 27 kepala daerah di Jabar untuk sinkronisasi program ketahanan pangan tahun 2019 dan 2020. Termasuk menentukan alokasi anggaran untuk swasembada pangan.
“Untuk anggaran kita kan harus mengacu pada database dulu makanya Januari 2019 database harus sudah masuk karena di bulan itu kita akan ada rembuk daerah bersama 27 kepala daerah dan Gubernur,” ungkap Emil.
Seperti dilansir dari laman resmi Pemprov Jabar, pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan ini dihadiri oleh para kepala dinas ketahanan pangan di 27 Kabupaten dan Kota. Tujuannya meningkatkan kemampuan dan perhatian dari pemerintah terhadap kondisi, masalah serta solusi dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.
“Rapat kali ini membahas isu strategis ketahanan pangan yang terjadi di Jabar sehingga dapat menjawab permasalahan, salah satunya terkait dengan Uu no 41 thn 2009 tentang lahan pertanian berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, Dewi Sartika.
Kemudian dibahas pula mengenai regenerasi petani Jabar untuk mewujudkan visi Gubernur yaitu membentuk petani juara melalui program Go Digital Pangan.
“Data sensus pertanian kita adalah dari 30 juta petani di Indonesia saat telah berkurang menjadi 25 juta, karena itu harus ada regenerasi petani pemanfaatan lahan menganggur,” katanya.***
