Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sepakat menjalin kerjasama di bidang pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Jawa Barat. Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemprov Jabar dan Komnas HAM berlangsung di Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4/2018).
Terkait kerja sama ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebut perhatian khusus terkait HAM di Jawa Barat sangatlah penting dan berdampak terhadap perkembangan nasional. Sebab, seperlima masyarakat Indonesia adalah warga Jawa Barat.
Menurut Aher manusia merupakan titik sentral pembangunan sehingga saat berbicara mengenai pemenuhan HAM tidak hanya dalam lingkup konstitusi saja, tapi justru nilai-nilai kemanusiaan harus jadi dasar utama HAM.
Aher mencontohkan di Jawa Barat penegakan HAM terkait dengan hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. “Termasuk urusan keyakinan, pentingnya perhormatan penghargaan kepada orang lain. Ini perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Hal lainnya yang menurut Aher harus juga diperhatikan yaitu hak rakyat dalam memperoleh perekonomian yang baik. “Tentu ini penting mengingat tingginya kesenjangan ekonomi di Indonesia yang menjadikan jurang diantara kaum yang kuat dan yang lemah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jawa Barat terbilang sangat pesat. Pertumbuhan ini menurutnya, harus diiringi dengan kemajuan di bidang penegakan HAM. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau diimbangi dengan HAM, ke depannya Jawa Barat bisa jadi contoh provinsi lain, bahkan negara lain,” kata Damanik.
Damanik menyebut bahwa selama Gubernur Aher memimpin Jawa Barat, dibanding daerah lain, kesepahaman HAM telah menjadi bagian penting dalam pembangunan di Jawa Barat.
“Kehadiran kami ini untuk memperkuat pembangunan di Jawa Barat dalam prespektif HAM,” katanya.***
