Gubernur Jawa Barat saat mencoba konten yang ada di dalam Bus Antikorupsi KPK saat roadshow di Plaza Balaikota Bandung, Jl. Wastukencana Kota Bandung, Selasa (30/10/18). (Foto: Humas Pemprov Jabar)
Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana akan membuat Bus Antikorupsi seperti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Nantinya bus tersebut menjadi sarana edukasi dan pencegahan KKN di Jawa Barat.
“Isu tentang korupsi ini tidak hanya urusan tentang penindakan atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) saja. Isu pencegahan, isu edukasi menjadi penting. Menjadi satu ekosistemlah,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menghadiri Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Plaza Balaikota Bandung, Jl. Wastukencana Kota Bandung, Selasa (30/10/18).
Menurut Gubernur, bus antikorupsi ini inovatif dan mempunyai konten yang menarik. Untuk itu, tahun depan Pemprov akan membuat bus yang sama sebagai sarana pencegahan dan edukasi tentang bahaya korupsi untuk masyarakat Jawa Barat.
“Di level edukasi dan pencegahan, saya lihat bus ini inovatif, disukai, dan penuh konten-konten bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kalau cuman satu sementara Jawa Barat sendiri hampir 50 juta penduduknya, 27 wilayahnya, ada 600 lebih kecamatan,” papar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
“Saya kira tidak akan memadai kalau hanya mengandalkan instrumen atau fasilitas dari KPK. Maka 2019 kita akan bikin yang serupa tentunya atas izin dari KPK, dan kita akan keliling Jawa Barat,” sambungnya seperti dilansir dari laman Pemprov Jabar, Selasa (30/10/2018).
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyambut baik rencana Emil tersebut. Saut mengibaratkan bus ini sebagai KPK mini yang akan terus bergerak ke seluruh Indonesia memberikan edukasi dan pencegahan korupsi.
“Saya pikir kita harus terus bergerak, berjalan terus berpindah-pindah, filosofinya itu dulu, sehingga kalau Pak Gubernur ingin tentunya nanti tinggal bagaimana kehadiran KPK juga di situ,” tukas Saut.
“Karena apapun ceritanya ini (bus antikorupsi) pendidikan dan penindakan juga,” lanjutnya.
Di dalam bus ini ada berbagai aplikasi atau modul-modul untuk membangun integritas, seperti cara membuat laporan, informasi LHKPN, hingga game atau permainan antikorupsi, serta informasi tentang cara mengenali dan menghindari gratifikasi.
“Kalau memang nanti mau di-copy kita siap membantu. Teknologinya nggak canggih-canggih amat, bahkan bekas bus Jakarta-Bandung yang second juga boleh, yang penting kalau mogok dia berhenti. Kalau kepanasan dia berhenti sambil jelasin antikorupsi,” papar Saut.
“Kalau software-nya sama kok, tinggal nanti air condition-nya yang harus dibuat supaya anak-anak betah di dalam,” tandasnya.
Kota Bandung menjadi kota tujuan terakhir dari 11 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah dalam roadshow bus antikorupsi tersebut.***
