Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, Arifin Panigoro.
KILASBANDUNGNEWS.COM – Ketegangan akibat klaim China atas laut Natuna masih belum menemukan titik terang. Namun Senin lalu, pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah terkait hal ini dengan menggencarkan patroli dan melakukan mobilisasi nelayan ke perairan tersebut serta menyiagakan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, Arifin Panigoro menyatakan, perlunya banyak kegiatan yang dilakukan Indonesia di laut Natuna, seperti pengeboran minyak hingga kegiatan nelayan, yang saat ini terlihat masih kurang.
“Kita tahu dan mengerti bahwa sebaiknya lebih banyak, nelayan, pengeboran minyak, “keueung (serem) ga banyak orang disana, yang ada disana Cuma operator minyak aja,” kata Arifin, dalam acara “Ngaji Untuk Bangsa” Kekuatan Dalam Perbedaan di Pusdai Jabar, Selasa (7/1/2020) malam.
Arifin menyatakan, Pemerintah Indonesia melalui TNI untuk selalu melakukan penghalauan terhadap perahu-perahu dari negara lain yang telah memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia secara ilegal.
“Kan di laut itu kita kasih batas, kan batasnya ga keliatan, bisa aja meleset kena angin dikit atau memang disengaja, ya dihalau saja,” katanya.
Sebelumnya, kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna yang berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. (Parno)
