Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Bandung – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang dibentuk pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun di luar itu, BUMD juga harus bisa menjadi salah satu sumber penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Kerja BUMD Kota Bandung di Hotel Aryaduta, Bandung, Kamis (6/12/2018). Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.
“Diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap BUMD secara menyeluruh. Mulai dari keuangan, manajemen operasional serta nonoperational dan nonteknis,” kata Yana.
Yana menegaskan, salah satu cara untuk mengukur kinerja yaitu melihat pencapaian target. Target harus mendekati rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
“Seperti PDAM, target akses air bersih 80 persen menjangkau masyarakat. Sedangkan BPD Kota BanduNg yaitu peningkatan akses perbankkan dengan Kredit Melati, Kredit Mesra dan Kredit Bagja. Untuk PD Kebersihan adalah memperluas pengelolaan sampah masyarakat,” tutur Yana seperti dilansir Humas Pemkot Bandung.
Menurutnya, semua itu harus dievaluasi agar menjadi tolak ukur dalam pengelolaan BUMD. Termasuk untuk menyelesaikan masalah secara bersama.
“Harapannya, BUMD berkontribusi terhadap PAD. Tetapi tugas dan tanggung BUMD secara sosial harus tetap dipertahanakan di masyarakat. Mari kita bangun sinergi bahu membahu menjaga komunikasi agar pembangunan dapat dicapai dengan optimal. Ke depannya koordinasi dan sinergi antara DPRD dengan BUMD seperti ini akan terus diperkuat,” pintanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Dadang Gantina menyampaikan, rapat kerja tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dan memonitor kinerja BUMD Kota Bandung. Sehingga ke depannya BUMD dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan optimal.
“Dengan rapat kerja ini nantinya akan dievaluasi program dan kegiatan dari 5 BUMD (PDAM Tirtawening, PD Kebersihan Kota Bandung, PD Pasar Bermartabat dan PT BII) yang sudah, tengah, dan akan dilaksanakan ke depannya,” tutur Dadang.
Selain itu, ia juga berharap, ada komunikasi dan silaturahmi yang terjalin lebih baik antar BUMD dan juga dengan DPRD Kota Bandung.
“Bila ada saran atau ide dari Anggota Komisi B nantinya bisa menyatukan juga visi dan misi BUMD. Sehingga bisa lebih bersinergi dengan kinerja BUMD Kota Bandung,” jelas Dadang.
Sedangkan Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nenden Sukaesih berharap BUMD di Kota Bandung dapat menjadi yang terbaik. Termasuk bisa berkontribusi terhadap PAD Kota Bandung.
“Kami berharap BUMD Kota Bandung menjadi yang terbaik. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung defisit, semoga BUMD bisa membantu dengan perolehan labanya,” tuturnya.
Nenden juga mengingatkan agar BUMD Kota Bandung bisa lebih efisien dan optimal saat menggunakan anggaran perusahaannya.
“Efisiensi anggaran harus diperhatikan agar semua pengeluaran pada BUMD mulai dari anggaran alat tulis kantor sampai tenaga kerja. BUMD harus seperti perusahaan swasta profesional yang sangat optimal menggunakan anggarannya,” pinta Nenden.***
