KILASBANDUNGNEWS – Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono bersama sejumlah kolega di Koalisi Vaksin untuk Semua menggalang dukungan dari masyarakat lewat petisi online, berisi desakan agar Presiden Joko Widodo segera menyetop program vaksinasi mandiri.
Pandu menggalang dukungan masyarakat untuk petisi tersebut lewat laman Change.org. Tak hanya Pandu, dua akademisi lain seperti Irma Handayani dan Sulfikar Amir menjadi inisiator dalam petisi tersebut.
“Iya betul. Dengan Koalisi Vaksin Untuk Semua. Kita targetkan 1 juta yang tanda tangan kalau bisa,” kata Pandu kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/7).
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sampai Senin (12/7) pagi pukul 06.40 WIB, petisi Pandu telah didukung lebih dari 7.600 orang dari target 10.000 yang menandatangani petisi.
Dalam petisinya, Pandu menilai rencana pemerintah memperbolehkan vaksinasi mandiri justru akan membuat ketimpangan yang tinggi dan dapat memperpanjang pandemi.
“Menurut WHO pun, program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja,” ujar Pandu petisi tersebut.
Pandu menilai masyarakat yang berada di daerah-daerah dan ekonomi menengah ke bawah harus menjadi prioritas dalam pembagian vaksin.
Pasalnya, mereka sangat memiliki tingkat risiko tinggi menghadapi penularan. Terlebih, suplai vaksin yang masih sangat terbatas.
Pandu juga mengatakan para tenaga kesehatan (nakes) di daerah juga cemas untuk mendapatkan akses vaksin dengan cepat. “Sebab distribusinya ke daerah masih jadi masalah.
Pak Menkes sendiri bilang tidak semua daerah memiliki penyimpanan yang cukup untuk menampung vaksin-vaksin Covid-19,” kata Pandu.
Pandu juga mengkritik pernyataan Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang berdalih skema vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat pencapaian kekebalan kelompok di Indonesia.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak bisa dibenarkan. Pasalnya, vaksinasi mandiri justru menjadikan akses pada vaksinasi berdasarkan kemampuan ekonomi dan afiliasi dengan korporasi swasta.
Ia juga menilai pernyataan tersebut juga bertentangan dengan rekomendasi WHO, UNHRC dan kesepakatan global.
Pihak-pihak ini menyatakan bahwa semua upaya pengendalian pandemi, termasuk vaksinasi harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya.
“Kami pun bertanya-tanya, kalau vaksinasi mandiri diadakan, apakah ada jaminan program ini akan mempengaruhi program vaksin gratis secara keseluruhan? Bagaimana kita bisa mencapai herd immunity untuk seluruh masyarakat secara cepat?” tanya Pandu.
Melihat persoalan tersebut, Pandu meminta Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan program vaksinasi mandiri.
Ia berharap pihak swasta sebaiknya diajak untuk melakukan distribusi vaksin, bukan untuk melakukan vaksinasi secara mandiri.
“Setiap rakyat Indonesia, baik yang bekerja atau tidak bekerja berhak mendapatkan vaksin yang disediakan oleh pemerintah,” ujar dia.
Diketahui, harga pembelian vaksin dengan skema gotong royong individu ditetapkan sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.
Pemerintah mengklaim penyediaan layanan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. (Sumber : cnnindonesia.com)
