Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjawab pertanyaan media, Selasa (18/2/2020). (Foto: Antara/ Dewa Wiguna)
KILASBANDUNGNEWS.COM – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Kartu Pra Kerja ditargetkan akan diluncurkan pada April 2020 yang rencananya dimulai dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Kami awali dari Jabodetabek, setelah itu kami segera dapat feedback, dari feedback itu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain,” katanya ketika menghadiri seminar publik terkait Kartu Pra Kerja di Jakarta, Selasa.
Selain Jabodetabek, peluncuran kartu sakti itu juga akan dimulai di Provinsi Jawa Barat.
Ia menyebutkan alasan dimulainya peluncuran itu di Jabodetabek dan Jawa Barat karena jumlah pencari kerja yang besar di wilayah tersebut.
Setelah mencermati dan mengevaluasi, peluncuran Kartu Pra Kerja tersebut rencananya akan dikembangkan ke daerah lain di Pulau Jawa terlebih dahulu di antaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Perkembangannya cepet, Jabodetabek dan Jabar dulu pertama, setelah itu langsung menyebar,” katanya.
Ia menambahkan implementasi Kartu Pra Kerja juga tidak menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR namun tinggal menantikan peraturan presiden.
“Secepatnya, ini Februari segera turun Perpres, Maret persiapan dan April mulai jalan,” imbuhnya.
Meski begitu, Moeldoko mengaku pemerintah belum bisa menjamin sasaran peserta program Kartu Pra Kerja yang mencapai dua juta orang itu seluruhnya langsung terserap di dunia kerja.
Pemerintah, kata dia, tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja.
Namun, lanjut dia, pemerintah ingin memastikan para pencari kerja itu memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sehingga menjadi bekal mereka terserap dunia kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah menargetkan sebanyak dua juta peserta Kartu Pra Kerja dengan manfaat yang diterima akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta-Rp7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020.
Pelatihan Peserta
Pemerintah menyiapkan sekitar 60 jenis pelatihan bagi peserta program Kartu Prakerja untuk mendukung peningkatan keahlian dan keterampilan pencari kerja.
Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni P Purbasari dalam seminar publik terkait Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa, menjelaskan pelatihan itu mulai dari teknologi informasi, bahasa hingga kuliner.
“IT (Teknologi Informasi) paling banyak dibutuhkan di Jakarta,” katanya dalam pemaparan seminar yang diadakan Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Selain jenis pelatihan tersebut, juga ada fotografi, terapis perawatan, menjahit, petugas keamanan, keamanan dan keselamatan kerja, ternak ikan konsumsi, hidroponik, kewirausahaan hingga pengemudi truk.
Menurut dia, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar tujuh juta orang dan angkatan kerja setiap tahun mencapai 2,8 juta orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dia menjelaskan dari tujuh juta pengangguran itu, 52 persen di antaranya berusia 18-24 tahun.
Sedangkan angkatan kerja, lanjut dia, dari 2,8 juta orang per tahun itu 88 persen di antaranya berada di wilayah perkotaan.
“Sebanyak 65 persen adalah berpendidikan SMA dan sederajat dan 28 persen diploma,” katanya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sudah memetakan yang dibutuhkan perusahaan agar mereka bisa terserap di dunia kerja.
“Sementara ini kami coba hubungkan supply dan demand agar mereka terakomodasi di lapangan. Kami tidak ingin buat kursus yang tidak dibutuhkan oleh pengusaha,” katanya dalam sambutan.
Ia mengakui setiap daerah memiliki keunggulan dan kebutuhan masing-masing terkait tenaga kerja.
Moeldoko lebih lanjut mengatakan pemerintah menggandeng perusahaan berbasis aplikasi yakni Tokopedia dan Gojek sebagai platform karena pendaftaran termasuk pembayaran kursus dilakukan secara digital.
Dalam sambutannya, Moeldoko menambahkan pemerintah menyasar dua juta peserta program Kartu Pra Kerja yang 500 ribu di antaranya akan dikelola secara konvensional dan 1,5 juta peserta lainnya dikelola digital.
Pemerintah melibatkan lintas sektor di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan berbasis aplikasi, pemerintah daerah dan Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra Kerja.
“PMO yang buat ekosistem, ekosistem itu melibatkan berbagai stakeholder seperti pemda, digital platform, mulai dari Tokopedia, Gojek, semua dilibatkan,” imbuhnya. (ANT)
