Bandung – Pemerintah Kota Bandung sedang berjuang keras untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berbagai upaya pun dilakukan antara lain menertibakan pendataan aset tetap.
Menurut Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung Budhi Rukmana, persoalan aset ini memang tidak mudah tetapi tetap bisa diupayakan.
“Bandung berusaha keras meraih WTP ini. Ini sudah tercantum dalam RPJMD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kita. Di tahun 2018 memang targetnya WTP,” ujar Budhi dalam Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Kamis (5/4/2018).
Menurut Budhi, titk berat proses administrasi pada beberapa sektor yang disoroti BPK, yaitu piutang pajak, persediaan, aset, dan utang jangka pendek. Beberapa di antaranya sudah rampung dikerjakan dan sudah masuk ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“LKPD sudah diserahkan pada 29 Maret 2018. Setelah itu mulai 2 April BPK mulai mengaudit untuk LKPD 2017,” ujarnya.
BPKA Sulit Temukan Data Lama
Di tengah upaya pendataan untuk mengejar target WTP, Pemerintah Kota Bandung terus melakukan proses penyelesaian masalah penataan aset-aset yang dimilikinya. Tahun lalu, ada Rp 11 triliun nilai aset yang dokumennya belum lengkap. Dari jumlah tersebut, kini tinggal Rp 2,7 triliun yang harus segera dituntaskan.
Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, Siena Halim mengaku pihaknya kesulitan untuk menemukan data aset terutama data sebelum tahun 2005. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat untuk segera merapikan seluruh data aset milik Pemerintah kota Bandung.
“Apakah sudah cukup yakin bahwa yang bersangkutanlah yang memiliki piutang pajak, nilainya berapa, apakah wajib pajaknya mengakui, dan sebagainya. Itu butuh proses,” jelasnya..
BPKA telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk lebih mengoptimalkan proses pendataan aset. Budhi dan Siena optimis bahwa tahun ini opini WTP bisa terealisasi.
“Karena harapan kita bersama butuh kolaborasi dengan semua pihak agar cita-cita opini WTP terwujud,” harapnya.***
Evy Damayanti/ Kilas Bandung/ LPS PRSSNI Bandung
