![](https://kilasbandungnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Ema-Sertijab-DLHK.jpg)
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna saat serah terima jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dari Salman Fauzi kepada Kamalia Purbani di Kantor DLHK, Rabu (27/3/2019).
Bandung – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna meminta para pejabat baru bisa langsung beradaptasi dan segera berinovasi. Termasuk merangkul masyarakat untuk meningkatkan partisapasi dalam pembangunan.
Ema menyampaikan hal tersebut saat acara serah terima jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dari Salman Fauzi kepada Kamalia Purbani di Kantor DLHK, Rabu (27/3/2019).
Ema menegaskan, Kepala Dinas (Kadis) yang baru harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
“Sekarang ini kan zamannya percepatan, harus cepat beradaptasi. Ibu kamalia sekarang menjabat baru sebagai Kepala Dinas yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang mendukung. Saya kira beliau sudah bisa ‘tune In’,” kata Ema.
Mengenai upaya peradaban lingkungan, Ema mengingatkan beberapa upaya agar terus berproses dengan baik. Seperti Bank sampah, Program Kang Pisman dan sebagainya.
“Ada bank sampah harus berprogres. Kang Pisman harus menjadi peradaban baru. Itu harus diperhatikan, terutama tidak cukup dengan seremonial, tetapi yang paling penting progres dan laporannya,” tegas Ema.
Untuk itu, Ema maminta DLHK berkolaborasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kewilayahan. Kegagalan meraih Adipura harus menjadi pemicu semangat untuk meraih hasil yang lebih maksimal.
“Tidak terjebak pemikiran sempit, hanya gara-gara TPA (Tempat Pembuangan Akhir) saja. Tetapi kita bisa mencari solusi yang lain. Terpenting bagimana kriteria terpenuhi, TPA ini bagian sinergi upaya seluruh kabupaten kota yang menggunakan. Infrastrukturnya, penghijauannya juga perubahan dari pengeloaan,” ujar Ema.
“Hal itu menjadi standar yang harus dipenuhi. Walaupun tidak hanya dilakukan oleh Kota Bandung sendiri. Artinya intensitas kordinasi dengan kabupaten kota lain,” lanjutnya.
Ia pun mengingatkan agar DLHK mempersiapkan pemanfaatan TPA Legok Nangka yang akan beroperasi 2 tahun lagi.
“Ada amanat di Perda tentang Pengelolaan Sampah nomor 9 tahun 2018, pembersihan kota maupun pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ini sudah menjadi kewenangan DLHK. Itu harus dikawal baik, persiapan dari awal mumpung ada waktu,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung yang baru, Kamalia Purbani menyatakan akan melakukan konsolidasi internal untuk mengetahui rencana kegiatan yang berjalan dan yang akan dilaksanakan.
“Tentu saya akan konsolidasi internal, harus melihat kekuatan seperti apa. Kemudian akan meminta semua jajaran struktural itu untuk ekspose rencana dan sedang berjalan. Saya juga akan menemui pak Wali Kota untuk meminta arahan. Biasanya pimpinan punya arahan khusus,” katanya.
Menurut Kamalia, DLHK bukan hanya mengurusi sampah saja, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kota Bandung.
“Kita akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota Bandung yang terdiri dari kualitas udara terkendali dengan baik, tutupan lahan tanah, kemudian standar pelayanan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran dampak lingkungan,” jelasnya.***