KILASBADNUNGNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta setiap pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Dia meminta pemda untuk segera menghabiskan stok vaksin Covid yang ada di gudang untuk mempercepat proses vaksinasi tahap pertama.
“Jadi tidak boleh ada vaksin yang ngendon (tertahan) di gudang-gudang dengan alasannya untuk nanti untuk vaksin ke dua. Vaksin kedua nanti kita akan atur lagi. Yang di sini segera digunakan. Tidak boleh ada vaksin tertahan di masing-masing gudang paling bawah,” ujar Muhadjir saat mengecek ketersediaan vaksin Covid di UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur seperti dikutip dari siaran pers, Senin (26/7).
Dari hasil pengecekan tersebut, Muhadjir mendapati masih terdapat stok vaksin untuk vaksinasi kedua, sementara, ia mendapat laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliaty bahwa jumlah vaksinasi di sana masih sangat rendah.
Oleh karena itu, Muhadjir meminta Pemkot Balikpapan mempercepat proses vaksinasi tahap satu dengan menghabiskan stok vaksin seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Untuk proses vaksinasi tahap pertama baru sebanyak 21,3 persen dari total penduduk, dan untuk proses vaksinasi tahap kedua baru sekitar 10 persen,” ujar Muhadjir.
Selain itu, Muhadjir mengecek ketersediaan obat-obatan di gudang obat dan Puskesmas Sepinggan Baru, Balikpapan.
Dalam pengecekannya itu, Muhadjir melihat stok obat untuk penanganan Covid-19 masih sangat kurang. Ia mendapatkan laporan, jumlah obat antivirus Covid-19 ada yang tersisa 80 tablet (Oseltamivir), dan tinggal 300 tablet (Favipiravir).
Muhadjir akan melaporkan temuan ini ke pusat supaya ada kepastian pasokan tambahan. Menurutnya, saat ini kebutuhan obat antivirus menjadi hal yang sangat penting bagi mereka yang terpapar Covid-19 mulai dari mereka yang tanpa gejala, gejala ringan, sampai gejala berat.
Ia juga mendapat laporan bahwa pihak pemda sudah mengalokasikan APBD untuk menyediakan obat antivirus di puskesmas-puskesmas. Akan tetapi, menurut dia, anggaran APBD akan sangat terbatas.
“Karena itu nanti kita akan bahas di tingkat pusat bagaimana mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan status kesehatan orang yang semulanya OTG ringan, menjadi sedang atau berat. Maka sebaiknya ada obat antivirus yang disediakan di puskesmas-puskesmas,” kata mantan Mendikbud tersebut.
Sementara itu, sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah daerah harus bersabar terkait distribusi vaksin dari pusat. Menkes menegaskan saat ini vaksinasi masih dalam proses pengiriman ke Indonesia secara bertahap.
Budi menyebut vaksin akan didatangkan ke Indonesia mulai 25 Juli sampai 31 Agustus mendatang. Rinciannya, 8 juta dosis vaksin Sinovac dan 4 juta dosis vaksin AstraZeneca.(Sumber: www.cnnindonesia.com)
