KILASBANDUNGNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memindahkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dari Pasar Kosambi ke Jalan Cianjur No 34 yang merupakan aset milik Pemkot Bandung. Rencananya, pada Desember 2021, MPP Jalan CIanjur sudah dapat beroperasi.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Rachmat Satiadi pada acara Bandung Menjawab, Kamis (17 Juni 2021), mengungkapkan, sebelumnya MPP bakal dibangun di aset milik PD Pasar yakni di Pasar Kosambi.
Namun karena terdampak pandemi Covid-19, progres pembangunan MPP tidak berjalan dengan lancar. Dengan begitu, MPP dipindah ke Jalan Cianjur No.34 yakni dengan memanfaatkan aset milik Pemerintah Kota Bandung.
“Di sana ada ruang serba guna eks Puskesmas Ahmad Yani kita manfaatkan. Sifatnya tidak membangun dari nol. Kita rehabilitasi interior dan eksteriornya sehingga layak menjadi MPP,” ungkapnya di Auditorium Balai Kota Bandung.
Rachmat mengatakan, saat ini progresnya sudah mencapai 90 persen. Ia pun optimis MPP bisa segera beroperasi di Desember 2021. Nantinya, di sana akan tersedia 32 instansi yang dapat melayani lebih dari 100 jenis layanan.
“Termasuk manajemen lalu lintas supaya masyarakat tidak bingung ketika harus datang. Insyaallah target Desember kita mulai operasional. Di sana ada taman juga, itu sesuai syarat dari KemenpanRB,” tutunya.
Sedangkan untuk GPP atau Gerai Pelayanan Publik dibangun di wilayah Sumarecon, Gedebage untuk melayani masyarakat Bandung Timur. GPP ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemkot dengan pihak swasta, yaitu Sumarecon.
“Menurut KemenpanRB tidak boleh ada dua MPP sehingga di Sumarecon dibuatlah GPP. Mulai desai, isinya, bangunan tiga lantai dari mereka. Jaringan dan perangkat lunak diisi oleh kita,” terangnya.
Nantinya, kata Rachmat, akan ada 17 instansi yang melayani kurang lebih 50 jenis pelayanan. “Seminggu ini kita sudah mengisi perangkat lunak dan keras, kita siapkan tenan, insyaallah akhir Juni kita sudah bisa simulasi,” terangnya.
“Rencananya soft launching 29 Juni, tapi karena kondisi pandemi jadi akan dijadwalkan ulang, mudah-mudahan awal Juli sudah bisa launching,” imbuhnya.
Rachmat berharap, hadirnya GPP dan MPP bisa mempermudah masyarakat dalam hal kebutuhan pelayanan publik. Karena di MPP dan GPP, nanti semua layanan pemerintah akan hadir di sana.
“Konsepnya MPP itu instansi pemerintah kota dan instansi lain kita kumpulkan, sehingga mereka tidak perlu lagi mencari tempat yang tersebar, tapi bisa diselesaikan di satu tempat,” tuturnya. (rls)
