Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
Bandung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan anti korupsi kepada seluruh pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat.
Pembekalan antikorupsi tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dan juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
Tjahjo berharap dengan adanya acara pembekalan anti korupsi tersebut bisa menyadarkan semua calon dan paham mengenai area rawan korupsi.
“Apapun gerak langkah (kepala daerah) itu diikuti masyarakat, pers, KPK, kejaksaan, kepolisian. Jadi jangan sampai tercoreng,” ungkap Thahjo usai acara di Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4/2018).
Lebih lanjut Tjahjo menuturkan masih sulit mengantisipasi tindak pidanan korupsi di kalangan pemerintahan, karena area rawan korupsi belum dipahami dengan baik.
“Sulit sekali, sistem aturan pengawasan, Korsupgah KPK, e-planning, e-budget ada semua, ini terkait area rawan korupsi belum dipahami baik. Dari mayoritas kasus itu soal perencanaan anggaran, yang disusun SKPD, pemerintah dan DPRD,” ungkapnya.
Menyikapi usulan kenaikan gaji para kepala daerah sebagai upaya agar bisa terhindar dari korupsi, Tjahjo menyatakan walaupun gaji dinaikkan, tapi kalau mentalnya korup, tetap tidak akan bisa.
“Saya kira kalau gaji naik 1.000 kali lipat kalau mentalnya mental korup dia tetap enggak bisa,” kata Mendagri.***
Sumber: prfmnews.com
