Wakil Wali Kota Bandung,Yana Mulyana mengunjungi Balai Kota Semarang Jumat (14/12/2018).
Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus menggali ilmu untuk semakin memperbaiki kinerja di bidang kesehatan khususnya pencegahan HIV/AIDS. Untuk itu, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan berguru ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
Kota Semarang dipilih karena mampu menekan penularan HIV/AIDS. Sejumlah SKPD tersebut bersama Komisi Pencegahan AIDS (KPA) Kota Bandung melakukan komparasi dengan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkot Semarang mencegah HIV/AIDS.
Mengawali kunjungan tersebut, rombongan Pemkot Bandung yang dipimpin Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengunjungi Balai Kota Semarang. Setelah itu, rombongan berkunjung ke Puskesmas Lebdosari. Selanjutnya mengunjungi Resosialisasi/Rehabilitasi Argorejo Semarang.
Kunjungan pertama bertempat di Balai Kota Semarang yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono. Ia mengungkapkan, Kota Semarang dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa dengan jumlah penderita HIV/AIDS 1.900 perlu penanganan yang prima.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan keberanian dari para penderita untuk memeriksakan dan melaporkan jika dirinya terkena penyakit berbahaya tersebut.
“Dengan begitu, maka Pemkot Semarang dapat melakukan upaya untuk menutup ruang gerak peredarannya,” ujarnya di Balai Kota Semarang, Jumat (14/12/2018).
Widoyono menjelaskan, Pemkot Semarang telah membentuk Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) dan Gasurkes (Petugas Surveilans Kesehatan).
Gasurkes terdiri dari tenaga-tenaga kesehatan yang sudah terlatih untuk bersama-sama membantu dalam hal pencegahan HIV/AIDS di setiap kelurahan yang ada. Para petugas mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan.
Mengetahui hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita mengapresiasi gerakan yang dilakukan oleh Kota Semarang. Pasalnya FKK dan Gasurkes menjadi salah satu tombak menopangnya pencegahan penularan HIVAIDS.
“Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS seperti itu belum ada di Kota Bandung. Pemkot Semarang punya Gasurkes ini suatu tim survei penyakit menular, seperti DBD sampai HIV,” kata Rita.
“Kita akan bentuk di Kota Bandung, apapun namanya. Ini sesuatu yang bisa diduplikasi, tentu dengan cara menyurvei,” tambahnya.
Sedangkan FKK, di Kota Bandung telah memiliki Forum Kota Sehat (FKS). Namun bedanya, FKK terlibat menyurvei dan berkoordinasi dengan warga peduli AIDS.
“Bandung ke depannya akan terintegrasi dengan FKS. Ini harus ditiru, kegiatan yang dilakukan oleh FKS dapat berkordinasi dengan warga peduli AIDS di tingkat kewilayahan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, Kota Bandung dengan jumlah HIV/AIDS 4500 kasus perlu penanganan khusus.
“Selama ini kasus yang terungkap baru karena jarum suntik, bahkan di Bandung penularannya merambah ke heteroseksual,” ujarnya.
“Kita dorong masyarakat untuk mau memeriksa dirinya ke Puskesmas. Di beberapa puskesmas Kota Bandung siap melayani pemeriksaan, biaya gratis dengan harapan tidak ada penularan lagi,” lanjut Yana seperti dilansir Humas Pemkot Bandung.***
