Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi.
KILASBANDUNGNEWS.COM – Komisi V DPRD Jabar menyoroti anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD 2020 yang belum kelihatan kenaikannya. Padahal, anggaran belanja Pemprov Jabar 2020 naik Rp 5 triliun dari tahun lalu.
Wakil Ketua Komisi V Abdul Hadi menuturkan ada kenaikan signifikan dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggaran belanja tahun 2020. Namun ia tidak melihat perubahan pagu anggaran dari mitra-mitranya di wilayah kesejahteraan rakyat (Kesra).
“Kenaikan belanja yang besar itu belum tercermin di mitra-mitra komisi V angka-angkanya itu,” kata Abdul Hadi seperti dilansir dari laman detikcom, Jumat (1/11/2019).
Menurutnya seharusnya ada kenaikan sekitar 10 persen dari mitra-mitra Komisi V kalau melihat besaran anggaran 2020 Rp 46,1 triliun. Terutama untuk sektor pendidikan yang memiliki porsi 20 persen dan kesehatan 10 persen dari APBD.
“Jadi kalau belanja provinsi nilainya naik Rp 5 triliun berarti 5 per 46 (mitra) ya berarti sekitar 10 persen (kenaikan), harusnya sektor pendidikan dan kesehatan naik juga. Kami mempertanyakan daftar belanjanya naiknya di mana, padahal kebutuhannya besar sekali,” ujar anggota Banggar ini.
Ia mengaku pihaknya akan segera berkomunikasi dengan komisi lainnya untuk melihat pos anggaran belanja lain.
“Kita ingin sebagai mitra kalau ada kenaikan anggaran keseluruhan, proporsi kenaikan itu juga terjadi di mitra kami. Kita akan komunikasi dengan komisi lain melihat ini larinya anggaran ke mana,” tutur dia
Selain itu, pihaknya juga menyoroti optimalisasi program-program di bidang sosial yang belum efektif. Misalnya, peningkatan minat baca masyarakat melalui Kotak Literasi Digital (Kolecer) yang dinilai belum tampak manfaatnya.
“Program yang disebut program unggulan kita lihat belum menyentuh esensi masalah lebih cenderung ke semacam kosmetik saja. Misalnya program perpustakaan, lemahnya minat baca, contohnya kolecer, publikasi besar tapi tidak menyentuh akar masalah,” ujar politisi PKS ini.***
