Bandung – Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah.
Menuju arah itu Kodam III/Siliwangi menyelenggarakan acara pencanangan pembangunan zone integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani bertempat di Ruang RA. Kosasih Makodam III/Siliwangi Jalan Aceh Bandung, Senin (19/11).
Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H, M.Tr (Han) mengatakan TNI AD termasuk salah satu lembaga yang siap melakukan pembangunan zone integritas dimana pedoman pembangunan zone integritas di lingkungan TNI AD perlu disesuaikan, sehingga sambil menunggu terbitnya revisi Peraturan Kasad Nomor 30 tahun 2017 tentang pedoman pembangun zona integritas menuju wilayah bebas korupasi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan TNI AD.
“Proses pembangunan zone integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit,” ucap Pangdam, dalam sambutannya yang dibacakan Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Nurchahyanto, M.Sc.
Menurut Pangdam, komitmen zone integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Selaku Pimpinan Kodam III/Siliwangi, dengan ini menghimbau kepada seluruh anggota untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun dalam pelaksanaan setiap pekerjaan,” tegasnya.
Dalam acara tersebut, Kasdam Siliwangi Brigjen TNI Nurchahyanto. M.Sc langsung menyaksikan penandatanganan fakta integritas bersama-sama menyatakan terbebas dari korupsi.***
Rep: Suparno Hadisaputro
