KILASBANDUNGNEWS.COM – Konflik antara Iran dan Israel berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia, di mana menyebabkan kenaikan harga minyak dunia mengingat Iran merupakan produsen minyak terbesar ke-7 dunia pada 2023. Meskipun Indonesia tidak mengimpor minyak dari Iran, namun Indonesia sebagai negara net importir minyak akan ikut terdampak.
Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik dalam Halal Bihalal dan Investor Daiily Roundtable (IDR) di Hotel El Royale Bandung, Kamis (25/4/2024). Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara selaku narasumber IDR dan Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita selaku moderator.
Menurut Ning, kenaikan harga minyak berpotensi memperlebar alokasi anggaran belanja subsidi energi serta berpotensi menyebabkan inflasi dan menaikkan tingkat suku bunga. Namun demikian, Pemerintah akan menahan harga BBM tetap stabil hingga Juni 2024.
“Kenaikan harga minyak, juga menyebabkan keluarnya investasi asing ke aset yang lebih aman, serta menganggu ekspor Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucap Ning.
Namun Ning mengajak seluruh stakeholder untuk selalu optimis dan bersatu padu dalam menghadapi tantangan global dari adanya konflik Israel-Iran, karena hal itulah yang membuat Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pandemi Covid-19 hingga konflik RusiaUkraina pada 2022, serta resesi global pada 2023.
“Apindo akan turut serta berkontribusi dalam mendukung pemerintah dalam menghadapi tantangan global ke depan. Apindo Nasional telah memberikan buku Roadmap perekonomian Indonesia lima tahun mendatang kepada pemerintahan mendatang yang berisi berbagai rekomendasi kebijakan,” tutur Ning.
Apindo Jabar juga menurut Ning, akan turut berperan dalam menjaga kondusivitas dunia usaha di Jabar yang merupakan provinsi yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional dengan nilai Investasi tertinggi sebesar 14,84% dari nasional, jumlah kawasan industri terbanyak dengan 51 kawasan industri, kontribusi PDB Jabar di peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, yang mencapai 12,56% dari nasional di mana sektor manufaktur Jabar tertinggi yang mencapai 28,18% dari nasional, ekspor Jabar yang menyumbang 14,15% dari nasional, dan juga Jumlah penduduk Jabar tertinggi di Indonesia, mencapai 17,86% dari total nasional.
“Meskipun menjadi provinsi dengan realiasi investasi tertinggi 6 tahun berturut-turut, Jabar menghadapi tantangan berupa jumlah pengangguran tertinggi yang mencapai 1,8 juta jiwa atau 24% dari nasional. Hal ini menjadi tantangan bersama yang harus diselesaikan melalui kolaborasi pentahelix antara pengusaha, pemerintah, serikat pekerja, akademisi, dan media,” jelas Ning.
“Ning memaparkan bahwa Jabar juga mengalami pergeseran investasi yang mulanya padat karya menjadi padat modal di mana pada 2016 penyerapan tenaga kerja per 1 Trilyun investasi sebesar 3.497 orang namun pada 2023 hanya mencapai 1.203 orang,” imbuhnya.
Dalam acara tersebut, Ketua Apindo Jabar dan Wakil Menteri Keuangan berpandangan bahwa transformasi kebutuhan tenaga kerja menjadi tantangan bersama dan perlu adanya peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan daya saing, dimana hal tersebut dapat dicapai dengan adanya kolaborasi antara dunia usaha dengan pemerintah.
“Dalam meningkatkan kualitas SDM, maka anggaran pendidikan harus dikelola dan dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Salah satunya melalui dana abadi pendidikan sebesar 139 Trilyun yang terakumulasi sejak 2010 – 2023,” paparnya.
Wakil Menteri Keuangan menyampaikan bahwa dana abadi tersebut dikelola untuk menjawab tantangan masa depan dalam bentuk pendanaan riset dan pemberian beasiswa pendidikan LPDP yang hingga saat ini sudah membantu 45.496 putra putri Indonesia untuk mendapatkan gelar pendidikan.
“Dana abadi tersebut seharusnya juga menjawab tantangan kebutuhan riil Pengusaha saat ini, di mana sebagai contoh investor – investor saat ini membutuhkan ‘ready to use’ tenaga kerja, tidak hanya lulusan SMA atau SMK tetapi lulusan SMA dan SMK plus ketrampilan tertentu bahkan termasuk soft skill,” kata Ning.
Dalam menjawab tantangan kualitas SDM, Apindo Jabar telah menandatangani MoU dengan berbagai kampus, melalui program Pengusaha Mengajar yang bertujuan memberikan pemahaman kepada kampus terkait kebutuhan dunia usaha serta mengajarkan mahasiswa untuk memiliki karakter pengusaha. Selain itu, melalui program UMKM Merdeka yang merupakan program pendampingan UMKM oleh mahasiswa yang dimentori oleh APINDO diharapkan mampu menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi solusi ketenagakerjaan di Jabar. (Parno)
