Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri RI, Sony Sumarsono.
Bandung – Kementerian Dalam Negeri geram karena kembali terjadi operasi tangkap tangan terhadap pejabat di daerah.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono, mengatakan dugaan suap yang melibatkan Bupati Bandung Barat Abubakar menjadi kasus kesekian kalinya. “Saya sudah berkali-kali mengingatkan, saya sudah lelah,” katanya di Musrenbang Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/4/2018).
Soni mengaku sudah mengingatkan agar bupati maupun wali kota bertindak lurus dalam bekerja agar terhindar dari aksi korupsi. “Sudah bilang tidak ada alasan lagi kena OTT. Terakhir ini KBB, Jawa Barat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan korupsi kepala daerah ke depan mulai bisa ditekan misalnya dengan kehadiran KPK di setiap arena musrenbang. Terutama memberikan pemahaman pada eksekutif dan DPRD agar bisa bekerja sama dengan baik.
“Korupsi ini dipengaruhi perilaku dan mentalitas politik yang berbiaya tinggi serta lingkungan tempat dia dibesarkan dan dicalonkan. Ini menjadi bagian penting,” katanya.
Lebih lanjut Soni menilai hal lain yang bisa mencegah korupsi adalah penerapan e-budgeting dan e-planning berbasis teknologi. Jika ini diterapkan maka masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran. ***
