KILASBANDUNGNEWS.COM – Dua kabar kurang sedap berembus dari Gedung Sate, kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Yang pertama ialah soal interpelasi yang hendak dilakukan anggota DPRD terhadap Gubernur. Yang kedua ialah soal dugaan adanya program-program dadakan yang tidak pernah dibahas eksekutif bersama legeslatif.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab kedua isu miring itu. “Kami menghormati rencana DPRD mengusulkan interpelasi. Saya melihatnya itu bagian dari proses dialog. Saya menghormati,” tutur Emil, sapaan akrabnya di Gedung Sate, Rabu (9/10/2019).
Soal program dadakan atau siluman, dia tegas membantah. “Kan semua program sudah dibahas di Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS),” jelasnya.
Dugaan adanya program siluman diungkapkan anggota DPRD, Asep Wahyu Wijaya. Menurut dia banyak program kerja pemprov pada 2019 ini yang muncul tiba-tiba karena tidak melalui pembahasan dengan DPRD. Sebagai contoh, tiba-tiba munculnya penataan Situ Rawa Kalong di Kota Depok pada tahun ini.
DPRD bersama Gubernur dan organisasi perangkat daerah di bawahnya tidak pernah membahas proyek yang akan menelan biaya Rp30 miliar tersebut. “Ini gila. Ada penataan situ, tidak pernah diajukan OPD, enggak pernah dibahas, tiba-tiba programnya ada di sana untuk tahun sekarang,” kata Asep.
Revitalisasi situ, tegasnya, sejatinya bukan kewenangan Pemprov Jabar. Karena termasuk dalam penataan daerah aliran sungai, proyek itu seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. “Termasuk Kalimalang di Bekasi, itu juga kewenangan pusat.”
Sementara itu, program yang sudah disepakati eksekutif-legeslatif ternyata banyak yang mogok di tengah jalan. Akibatnya, banyak dana yang tidak terserap.
Asep pun mempertanyakan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan. “TAP itu tujuannya untuk akselerasi, percepatan, tetapi ternyata banyak yang mogok. Anggaran banyak yang idle,” tandasnya.
Yod Mintaraga, anggota DPRD lainnya, kembali menegaskan bahwa interpelasi diperlukan untuk memperjelas capaian pembangunan yang sudah berjalan. “Itu wajar. Dewan meminta pertanggungjawaban Gubernur karena dinilai ada kebijakan yang mengganggu dan berdampak luas.”***
