KILASBANDUNGNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bakal menyelesaikan permasalahan kepemilikan 15 hutan adat di Danau Toba, Sumatera Utara pada bulan ini.
Hal itu diungkapkan Jokowi setelah menerima kunjungan aktivis lingkungan Togu Simorangkir pada Jumat (6/8).
“Aktivis lingkungan Togu Simorangkir berjalan kaki dari Danau Toba, Sumatra Utara ke Jakarta sebagai bentuk aksi protes soal lingkungan di daerahnya,” ucap Jokowi, dikutip dari laman Facebook resminya, Sabtu (7/8).
Ia menerima Togu sore kemarin untuk berbincang mengenai permasalahan yang ingin disampaikan Togu. Selain itu, Jokowi juga sempat berbicara lewat video call dengan rekan dan keluarga Togu di Sumatra Utara.
“Kami sepakat bahwa kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak, demi keberlanjutan kehidupan di masa mendatang,” kata Jokowi.
Dalam video call tersebut, Jokowi mengungkapkan terdapat 14 ribu hektare (ha) hutan adat yang dibahas bersama Togu. Ia berkomitmen masalah itu selesai maksimal akhir Agustus 2021.
“Kira-kira berapa luas 14 ribu ha, tadi yang lima sudah jadi, sudah saya tunjukkan ke Pak Togu, nanti biar dibawa copy-nya. Nanti 15 akan saya selesaikan dalam bulan ini,” jelas Jokowi.
Sebelumnya, Togu mengungkapkan Jokowi terkejut mengetahui masalah lingkungan yang diduga dilakukan pihak korporasi di Danau Toba.
Salah satunya terkait keramba jaring apung yang ada di Danau Toba milik korporasi. Jokowi sebelumnya berpikir keramba jaring apung milik rakyat.
Selain itu, Togu menyebut Jokowi sudah tahu masalah lingkungan yang terkait PT Toba Pulp Lestari (TPL) di sekitar Kawasan Danau Toba.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Togu juga menyampaikan bahwa aktivitas perusahaan yang merusak lingkungan tak sejalan dengan status Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Pada akhir Mei lalu, masyarakat dan karyawan PT TPL sempat terlibat bentrok terkait lahan di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
Bentrokan itu dipicu rencana pihak PT TPL yang ingin menanam eukaliptus di atas tanah adat masyarakat Natumingka. Akibat bentrokan itu, puluhan masyarakat setempat mengalami luka-luka.
Sejumlah warga lokal yang juga aktivis lingkungan pun memutuskan melakukan aksi jalan kaki dari Toba ke Jakarta untuk menemui Jokowi demi mengadukan kasus lingkungan itu.
Corporate Secretary TPL Anwar Lawden menyatakan perusahaan telah melakukan sejumlah upaya dalam menyelesaikan konflik agraria dengan masyarakat di areal konsesi di sekitar Toba.
Pertama, mendorong dialog secara terbuka untuk mencari solusi bersama. Kedua, perseroan mendorong kerja sama pola kemitraan kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk naskah kerja sama kemitraan dengan masyarakat.
Ketiga, bersama dengan instansi yang berwenang melakukan sosialisasi kepada pihak klaim agar melakukan klaim melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber: www.cnnindonesia.com)
