Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyematkan lencana kepada tim penggerak desa/kelurahan (TPD/K) Jawa Barat sebagai Laskar Juara Majukan Desa (Laju Desa), pada acara Penyuluh KB Ngariung (Prung), di Sarana Olah Raga (SOR) Arcamanik Bandung, Sabtu (4/5/2019).
Bandung – Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil mencanangkan tim penggerak desa/kelurahan (TPD/K) Jawa Barat sebagai Laskar Juara Majukan Desa (Laju Desa), pada acara Penyuluh KB Ngariung (Prung), di Sarana Olah Raga (SOR) Arcamanik Bandung, Sabtu (4/5/2019).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan tambahan peran terhadap TPD/K yang saat ini jumlahnya mencapai 3.850 orang yaitu ikut menyelesaikan permasalahan ketimpangan sosial antara desa dan kota serta ikut berupaya pencegahan stunting atau kegagalan tumbuh kembang.
“Tugasnya TPD/K tidak hanya menekan laju pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga yang berkualitas, tapi sekarang harus berperan serta dalam menekan angka stunting di Jabar dan juga ikut memberdayakan ekonomi masyarakat desa,” ucapnya.
Menurut Gubernur, masalah ketimpangan di masyarakat dan stunting saat ini sangat penting sehingga para kader penggerak desa dan penyuluh KB, harus juga mensosialisasikan program pemerintah seperti MPUS, kredit Mesra, Maskara, Desa Digital.
“Peran Laju Desa menjadi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk pencegahan stunting Laju Desa harus melakukan kampanye pencegahan stunting akibat dari kondisi gizi buruk dan sanitasi yang buruk,” katanya.
Gubernur meminta kepada para penggerak desa dan KB untuk gencar melakukan upaya pencegahan gizi buruk di desa- desa serta upaya perbaikan sanitasi di lingkungan desa, demi terwujudnya Jawa Barat ‘Zero Stunting’.
“Kita harus siapkan instrumen, untuk menengah ke bawah kita suplai mereka dengan sebuah cara,” tegas Gubernur, di acara Prung di SOR Arcamanik, Sabtu (4/5/2019).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan, khusus untuk tenaga penyuluh ini pihaknya telah menganggarkan Rp 27 miliar pertahun untuk insentif atau honor penyuluh.
“Setiap bulannya mereka mendapatkan Rp 1 juta. Dan dengan dukungan 2.000 tim penggerak desa laju pertumbuhan penduduk lancar, kini kita lakukan kosnolidasi tak hanya urusan KB, tapi ekonomi kita dorong,” tuturnya.***
Rep: Suparno Hadisaputro
