Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dan Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung, Tono Rusdiantono saat bersilaturahmi dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Puskesos, Jalan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung, Jumat (22/3/2019).
Bandung – Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) terus memvalidasi data tentang warga kurang mampu. Pasalnya, keakuratan data akan sangat berpengaruh pada program penganggunalangan kemiskinan di Kota Bandung.
Menurut Kang Yana, sapaan akrabnya, basis data di Dinsosnangkis ini merupakan acuan baik secara vertikal maupun horizontal bagi program program bantuan Pemerintah.
“Secara otonom kita belum punya kemampuan untuk mengubah data, baik menambah atau mengurangi . Jadi untuk proses update serta koreksi pada pertemuan ini bisa dibahas. Nanti hasilnya diusulkan ke pusat untuk ditindaklanjuti,” jelas Kang Yana saat bersilahturahmi dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Puskesos, Jalan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung, Jum at (22/3/2019).
“Basis Data di Dinsosnangkis ini selain sebagai acuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga akan menjadi acuan dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Jadi saya hanya ingin memastikan kepada kawan kawan yang melaksanakan pendataan supaya mendata dengan baik dan benar. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Bandung,” tambahnya seperti dilansir Humas Pemkot Bandung.
Sementara itu, Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengungkapkan, data 2018 sudah turun dari Pemerintah Pusat. Saat ini, Dinsosnagkis tengah menyelaraskan data tersebut.
“Kita perbaiki lagi data yang belum masuk agar bisa masuk dengan mengusulkan lagi ke pusat. Karena masalah pendataan ini belum secara otonom jadi berdasarkan usulan dari kita ke pusat. Kita juga sekaligus menyinkronkan data. Tujuannya agar penerima Manfaat tepat sasaran,” tutur Tono.
Tono menyebutkan, saat ini sudah ada 200 Orang KPM yang tergraduasi (terentaskan) dari kemiskinan dan sudah mampu mandiri.
“Untuk PKH ada 139 orang dan petugas BNPT/TKSK ( Tenaga Keaejahteraan Sosial Kecamatan) ada 30 Orang. Sedangkan untuk KPM yang sudah tergraduasi ada 200 orang yang sebagian besar juga ada dari Program E- Warong sebanyak 77 KPM dan sudah jadi Keluarga Mampu dan terentaskan dari Kemiskinan,” ungkapnya.***
