Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (Apklindo) Mamat Sidiq.
KILASBANDUNGNEWS.COM – Sejumlah pelaku usaha Klining Servis yang tergabung Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (Apklindo) menolak rencana kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketua Umum Apklindo, Mamat Sidiq mengatakan, kenaikkan premi BPJS Kesehatan sangat merugikan pihaknya karena harus menyediakan biaya tambahan yang signifikan jika rencana pemerintah tersebut direalisasikan.
“Biaya operasional usaha klining servis sebesar 70 %, dikeluarkan untuk menggaji pegawai. Kalau premi BPJS Kesehatan naik maka mempengaruhi porsi yang diterima oleh perusahaan,’ kata Mamat, dalam Munas Apklindo di Hotel Jayakarta Bandung 17-29 Oktober 2019.
Mamat menyatakan, pihaknya tidak mungkin meminta kenaikkan nilai kontrak kepada mitra usahanya secara tiba-tiba, apalagi penagihan kita ke klien, apakah pemerintah/BUMN, rata-rata 2-3 bulan kemudian baru dibayar yang artinya kalau premi harus dibayar penuh, kita harus nombok.
“Barangkali perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk meninjau ulang hal-hal sesungguhnya sangat memberatkan dunia usaha khususnya klining servis yang padat karya,” ucapnya.
Mamat menyatakan, keberatan rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan dan tidak menutup kemungkinan kepada Presiden RI, Joko Widodo.
“Tentu saja lewat Kadin kita akan dorong, bahwa keberatan-keberatan kita seperti ini, nanti Kadin lah yang akan lebih bersuara,” ujarnya. (Parno)
