Anggota TPAKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Dikukuhkan

Bandung – Akses keuangan yang terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, sangat berperan penting bagi daerah selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, upaya percepatan dan perluasan akses keuangan akan meningkatkan potensi pendapatan, pengelolaan risiko dan mengurangi kemiskinan di daerah.

Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat, Triana Gunawan, keterbukaan terhadap akses keuangan banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan sektor jasa keuangan formal, terlebih di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota.

‘Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia meminta Industri Jasa Keuangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bersinergi dalam membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat,” kata Triana, usai Pengukuhan Anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate, Rabu (10/04).

Triana mengatakan, TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait, untuk mendorong peningkatan kontribusi jasa keuangan formal terhadap ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan sektor ekonomi prioritas.

“Dengan telah dikukuhkannya anggota TPAKD Provinsi Jabar 2019 seluruh anggota diharapkan dapat berkontribusi dan bersinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat,” ucapnya.

Triana menyatakan, TPAKD Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai aksi nyata dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah antara lain pendirian Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) di 5 BUMDes yang telah mencatatkan lebih dari 1.000 akun rekening, Dana Pensiun kepada aparatur desa di 5 Kabupaten, Asuransi Jiwa Mikro kepada masyarakat serta Pembiayaan KUR Pertanian kepada Kelompok Petani Hortikultura.

“Di penghujung tahun 2018, TPAKD Provinsi Jabar bersinergi dengan seluruh instansi dan stakeholder terkait, dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Barat “One Village One Company” yang telah diresmikan pada tanggal 20 Desember 2018 di Kabupaten Garut,” tuturnya.***


Rep: Suparno Hadisaputro