KILASBANDUNGNEWS.COM – Pernyataan Presiden boleh kampanye dan memihak pada pemilu ditanggapi dingin Ketua DPW PKS Provinsi Jawa Barat Haru Suandharu.
Menurut Haru dikembalikan ke konstitusi, pasalnya ketika presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sudah berpihak maka akan diikuti semua ASN penegak hukum, penyelenggara pemilu dan pemerintahan.
“Sehingga makna bahwa ASN harus netral TNI/Polri netral menjadi hilang, maknanya maka kita harus menjadikan politik yang waras fair, jurdil itu disini! Saya setuju pak Anies bilang etika politik kita harus beretika, berdebat dengan etika dan memegang kekuasaan dengan etika. Ketika etika dikesampingkan maka semua jadi boleh,” ungkap Haru.
“Menteri jadi tim sukses padahal di bawah menteri semua ASN karena ASN pengen kepakai menterinya jadi cawe cawe maka rumit kehidupan berbangsa dan bernegara mudah-mudahan cukup kurang waras sehingga waras,” gerutunya lagi.
Haru juga membenarkan tindakan Presiden Jokowi mengindikasikan bentuk cawe-cawe.
Masih kata Haru, Pemilu 2024 berpotensi kecurangan lebih besar karena pernyataan petinggi politik begitu yang seharusnya memberikan contoh baik.
“Kita selalu menyampaikan kesemua tim pemenangan, partai pengusung, relawan agar tetap politik santun, gagasan tidak emosi, apa ditampilkan capres Anis dan cawapres cak Imin tidak terpancing emosi mengedapankan data, santun, tdk membuat suasana panas ini makin panas,” tururnya.
Dan untuk meminimalisir kecurangan PKS meminta semua rakyat Indonesia harus menggunakaan hak suaranya, dan bukan hanya pendukung yang jadi mandat saksi namun siapapun bisa mengawasi, mendokumentasinan, mengupload di sosmed masing-masing.
Seperti juga partai lain, PKS sendiri optimis pemilu akan menang satu putaran, kalaupun ternyata dua putaran PKS juga siap tidak ada masalah.
“Ya saya kira survei internal kita baik ada peningkatan kita harapkan track nya sesuai, kita siapkan saksi dan terus sosialisasikan pak Anis cak Imin secara intens tidak hanya saat mereka ada atau di kegiatan caleg saja tapi terus supaya trend nya naik,” ujarnya.
Haru pun menyampaikan peta politik 2024 pasti berbeda dengan pemilu 2019 karena ada perubahan koalisi.
Namun kali ini dengan koalisi baru, PKS bisa membaca kekuatan kelemahan hingga target tercapai. Harapanya pak Anis, pak Muhaimin ataupun partai PKS, partai pengusung memiliki etika kepemimpinan.
Pasalnya jika etika lemah maka terlalu banyak persoalan yang muncul karena semua bermuara kepada kebijakan. Semusql keputusan politik, misal harga bahan pokok, lapangan kerja, kesehatan semua bermuara ke kebijakan politik.
“Ini yang inigin dirubah sama-sama hanya masyarakat yang belum tahu. Memilih karena kasihan, lucu, asal muda itu mau kita ajak diskusi, bahwa pemipin itu harus yang paling mampu sejahterakan rakyat,” tutupnya. (EVY)
