Sekretaris DPPKB Ine Indriyani dalam Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Selasa (24/7/2018).
Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan perhatian penuh pada upaya pengendalian penduduk. Salah satu upaya untuk menekan pertumbuhan populasi yaitu melalui program Keluarga Berencana.
Perlu diketahui, saat ini Kota Bandung berpenduduk mencapai 2,4 juta jiwa. Kepadatan penduduk menjadi salah satu akar masalah perkotaan. Isu-isu kehidupan urban, mobilitas, ketahanan pangan, dan hingga keamanan muncul dari persoalan sosial kependudukan.
Pemkot Bandung melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) telah melaksanakan berbagai program untuk menjaga agar tidak terjadi kelebihan penduduk (over-population) di Kota Bandung. Salah satu caranya adalah dengan mempromosikan program Keluarga Berencana (KB).
Data DPPKB menyebutkan, saat ini terdapat 396 ribu pasangan usia subur di Kota Bandung. Namun dari jumlah tersebut, baru 292 ribu yang menjadi akseptor KB, atau orang yang menjalankan program KB. Oleh karena itu, DPPKB terus berusaha keras merangkul 104 ribu pasangan untuk bergabung menjadi akseptor KB.
“Ada banyak program KB. Kalau dulu terkenal menggunakan pil dan suntik karena paling gampang. Sekarang, sudah ada MOW (Metode Operatif Wanita). IUD (Intrauterine Device) juga masih dilakukan,” jelas Sekretaris DPPKB Ine Indriyani dalam Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Selasa (24/7/2018).
Ine mengakui, tidak mudah meyakinkan masyarakat untuk menjadi akseptor KB. Kurangnya pengetahuan, ketakutan, hingga adanya stigma tertentu terhadap KB membuat DPPKB harus mencari cara-cara yang efektif.
“Inilah tugas kita sebagai pemerintah untuk memberikan pengetahuan, mengedukasi masyarakat agar berkenan mengikuti program ini,” katanya.
Ia menambahkan, tahun ini DPPKB menargetkan ada penambahan 2.000 akseptor KB. Ia bersama tim di 1.672 pos KB di Kota Bandung terus menyosialisasikan pentingnya menjadi akseptor KB.
“Kami juga memprogramkan akseptor KB Lestari, yaitu menjaga agar yang sudah menjadi akseptor tetap bertahan, tidak drop out,” ungkap Ine.
Guna mempertahankan para akseptor KB, DPPKB senantiasa memberikan apresiasi secara berkala kepada mereka yang tetap melaksanakan KB.
“Kami beri reward berupa uang pembinaan ke mereka yang menjadi peserta KB Lestari, yang 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya. Mereka juga menjadi motivator bagi masyarakat lain agar mau ber-KB,” imbuhnya.***
