KILASBANDUNGNEWS.COM – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali, telah berjalan memasuki minggu kedua.
Melalui aturan pembatasan kegiatan masyarakat ini, tentunya bertujuan sebagai upaya menekan penyebaran virus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.
Namun, terkait penerapan aturan ini, Wali Kota Bandung Oded M Danial menjelaskan mobilitas warga di Bandung saat PPKM Darurat hanya berkurang sekitar 10 persen.
Oded juga menuturkan, meski PPKM darurat telah berjalan namun dirinya melihat masih tingginya mobilitas masyarakat, Wali Kota siap melakukan langkah evaluasi.
Penjelasan itu dikatakan Wali Kota Bandung ketika mengikuti Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19, dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat melalui video conference di Pendopo Kota Bandung.
Lebih lanjut, dalam keterangannya berdasarkan pantauan mobilitas warga dari Google Traffic, Facebook Mobility, dan Night Light NASA, per 10 Juli 2021, mobilitas warga Bandung hanya berkurang sekitar 10 persen.
Oleh karena itu, ia menuturkan hal tersebut menjadi persoalan krusial terkait pandemi Covid-19 ini, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman PMJ News.
Kemudian, berkenaan dengan mobilitas warga ini, dia mengaku akan mengevaluasinya bersama dengan Polrestabes Bandung untuk mengkaji penyekatan jalan dengan cara buka-tutup yang dilakukan saat ini di ring 1, 2, dan 3.
“Saya bakal berdiskusi dengan Pak Kapolrestabes, untuk dikaji (penyekatan jalan). Karena dari awal yang namanya buka-tutup jalan, Kota Bandung sudah menjadi percontohan dan sangat efektif dari dulu,” ujar Oded.
Sebab, dalam penerapannya nanti menurut Wali Kota, Bandung selalu menjadi percontohan dan langkah tersebut berjalan efektif.
“Makanya begitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, kita perlebar, tapi hasilnya malah begini. Ini perlu jadi perhatian kita,” kata Oded.
Wali Kota Bandung melanjutkan, dalam hal ini telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung untuk mengevaluasi hal itu di tataran teknis.
“Nanti dievaluasi juga di tataran teknis dengan Polrestabes dalam hal ini dengan Kasatlantas dan Dishub di kita,” tutur Oded.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan skenario terburuk penanganan Covid-19 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Sri Mulyani menerangkan, skenario pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat bila diperpanjang hingga 6 minggu.
Demikian, Menkeu juga menuturkan, risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, terlebih dengan munculnya varian delta. Adapun penerapan PPKM darurat diharapkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat. (Sumber: www.pikiran-rakyat.com)
