Bandung – Penjabat sementara Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin menegaskan, masa cuti bersama Idulfitri pada 11-20 Juni 2018 tidak boleh menganggu persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni mendatang. Pilkada 2018 pada 27 Juni mendatang harus bisa berjalan lancar.
Salah satu upayanya yaitu menuntaskan masalah kepemilikan kartu identitas.
Di Kota Bandung, masih terdapat kurang lebih 5.000 warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung akan tetap beroperasi pada tanggal 11, 12, dan 13 Juni 2018 selama setengah hari untuk melayani kebutuhan dokumen kependudukan.
“Mobil pelayanan keliling pun akan terus beroperasi di beberapa titik,” ujar Solihin saat memimpin rapat koordinasi perangkat daerah di Balai Kota Bandung Jalan Wastukancana, Senin (4/6/2018).
Tak hanya Disdukcapil, Solihin menginstruksikan seluruh perangkat daerah termasuk kewilayahan untuk memberlakukan sistem piket di kantornya masing-masing. Hal tersebut untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.
“Pokoknya harus ada yang piket 1 x 24 jam. Saya minta laporan setiap hari siapa yang piket hari itu,” katanya.
Selain itu, Solihin juga meminta pelaksanaan lelang kegiatan oleh Bagian Layanan Pengadaan (Balap) tetap berjalan.
“Dengan terpotongnya waktu-waktu kerja ini ada perlambatan untuk pelaksanaan lelang dan kegiatan. Saya tidak mau tahun ini ada keterlambatan hanya karena pelaksanaan cuti bersama yang cukup panjang,” tegasnya.
Solihin menegaskan hal itu karena berkaitan dengan pelaksanaan program-program pembangunan fisik di Kota Bandung.
Saat ini, Pemerintah Kota Bandung telah mampu menyelesaikan 2.021 paket pengadaan, baik melalui lelang maupun melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Jumlah tersebut dari total 5.428 paket yang diajukan.
“Harus segera ada percepatan proses pengadan tersebut,” pinta Solihin.
Solihin mengarahkan, perangkat daerah segera mengantisipasi jika ada proses lelang yang tidak sesuai harapan sehingga berpotensi terjadi keterlambatan pembangunan. Ia tidak ingin pembangunan terlaksana kurang optimal.
“Tolong dihitung lagi kalau misalnya nanti dianggap ada perubahan, yang lebih penting dan harus dipenuhi. Alihkan saja ke sana daripada pelaksanaan kegiatan bangunan jadi tidak optimal,” imbuh Solihin melalui rilis Pemerintah Kota Bandung yang diterima prssnibandung.***
