Wali Kota Bandung, Oded M Danial. (Foto: Humas Pemkot Bandung)
KILASBANDUNGNEWS.COM – Wali Kota Bandung, Oded M Danial memastikan siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) akan memperoleh bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Kepastian itu diperoleh setelah wali kota bersama Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan melakukan pertemuan dengan anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat (Jabar) dan Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dedi Supandi pada Senin (3/8).
“Bantuan untuk siswa RMP SMA sudah bisa dilaksanakan. Kita sudah bertemu dengan Kadisdik jabar dan sudah tidak ada masalah,” kata wali kota.
Pemkot Bandung telah menyiapkan anggaran sebesar Rp33,7 miliar untuk siswa RMP SMA/SMK negeri dan swasta. Berdasarkan nilai tersebut, Pemkot Bandung akan memberikan bantuan sebesar Rp2 juta per tahun kepada 4.588 siswa SMA dan 12.287 siswa SMK.
Wali kota mengatakan, perlu ada pembicaraan lebih lanjut dengan Disdik Jabar karena kewenangan pengelolaan SMA dan SMK berada di Pemerintah Provinsi Jabar.
“Nanti polanya anggarannya dititipkan di provinsi, karena SMA dan SMK itu kewenangan di provinsi. Tetapi karena itu kan warga Mang Oded, nanti kita yang menyuplai bantuannya,” jelas wali kota yang akrab disapa Mang Oded.
Sementara di tempat yang berbeda, Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Disdik Kota Bandung, Risman Al Isnaeni mengungkapkan bahwa jumlah siswa RMP di Kota Bandung untuk SD swasta sebanyak 7.556 siswa, Sekolah Menengah pertama (SMP) 10.959 siswa, SMA/SMK sekitar 16.000 siswa), dan perguruan tinggi sebanyak 3.581 mahasiswa. Untuk membantunya, Pemkot Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp112 miliar.
Ia mengungkapkan, bantuan tersebut diperuntukan bagi siswa-siswa yang diusulkan oleh satuan pendidikan. Data ini adalah siswa ini RMP di tahun 2019 yang lalu.
“Alhamdulillah di Juni kemarin sudah tersalurkan sebanyak 50 persen kepada siswa RMP,” ujarnya.
Sedangkan pada tahun 2021, siswa RMP diprediksi akan bertambah seiring pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Risman berharap, tersedia anggaran yang lebih besar lagi untuk mengakomodir siswa RMP.
“Salah satu syarat RMP ini harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kewilayahan perlu menyensus kembali agar warga terkomodir data DTKS dan akan memperoleh bantuan RMP,” katanya. (rls)
