KILASBANDUNGNEWS.COM – Guna memperkuat sinergi-kolaborasi dalam menjaga stabilitas laju inflasi dan mendukung percepatan digitalisasi ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat menggelar High Level Meeting (HLM) pada Kamis (16/03).
HLM dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea, Forkopimda Provinsi Jawa Barat hingga Bupati/Walikota se-Jawa Barat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis guna merespon potensi peningkatan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1444 H.
“BI Jawa Barat bersama TPID dan TP2DD se-Jawa Barat berkomitmen untuk konsisten mendukung seluruh program pengendalian inflasi,” ucap Erwin, Kamis(16/3/2023)
“Salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia diantaranya adalah fasilitasi biaya angkut komoditas pangan dan penyelenggaraan kegiatan Operasi Pasar yang telah dan akan dilakukan lebih luas lagi di beberapa Kab/Kota di Jabar,” imbuhnya.
Selain itu, menurut Erwin Bank Indonesia Jawa Barat juga akan terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui dukungan sarana prasarana digitalisasi pertanian, implementasi teknologi pertanian IP400 hingga program urban farming seperti diantaranya Green House dan Organic Tower Garden.
“Berbagai langkah penguatan pasokan tersebut, turut didukung dengan komunikasi kebijakan untuk menjaga demand masyarakat tetap terkendali, disertai dengan upaya membentuk perilaku berdagang bijak di kalangan pedagang,” katanya.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan bahwa Jawa Barat saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat baik, seiring pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Nasional, realisasi investasi yang tertinggi se-Nasional dengan tingkat kemiskinan yang menurun.
“Namun demikian, dalam menghadapi inflasi menjelang HBKN Ramadan, Jawa Barat tetap harus waspada.” ucap Gubernur.
Untuk itu Gubernur memaparkan, terdapat tiga langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Pertama, penguatan digitalisasi data neraca pangan sebagai katalis pengendalian inflasi daerah.
“Hal tersebut antara lain melalui integrasi aplikasi SILINDA dan SIMAWAS yang menggabungkan data harga dan ketersediaan pasokan pangan di Jawa Barat, yang menjadi pilar penting dalam perumusan kebijakan Operasi Pasar hingga Kerjasama Antar Daerah antar surplus-defisit,” tuturnya.
Kedua, optimalisasi lahan tidur guna menjadi lahan produktif yang dapat mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Ketiga, dukungan subsidi ongkos angkutan bahan pangan guna menekan harga pangan semakin terjangkau.
“Seluruh langkah tersebut merupakan kunci agar inflasi Jawa Barat tetap terjaga guna meraih Jabar Juara,” tegasnya.
Gubernur menjelaskan bahwa ke depan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Barat bersama Bank Indonesia serta stakeholders terkait dalam kerangka TPID dan TP2DD akan terus memperkuat berbagai program kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi ekonomi di Jawa Barat.
“Kolaborasi tersebut diwujudkan guna meningkatkan efisiensi dan memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi daerah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” kata Gubernur. (Parno)
