KILASBANDUNGNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil mengaku kurang setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena selama ini hampir 20 tahun masyarakat Indonesia memilih kepala daerah secara langsung.
Emil mengatakan dirinya ialah salah satu produk dari pilkada langsung, baik sebagai Wali Kota Bandung atau sebagai Gubernur Jabar.
Dia mengatakan meskipun ada beberapa kekurangan dalam pilkada langsung pihaknya menilai pemilihan ini lebih baik daripada pemilihan tidak langsung.
“Memang faktanya pilkada itu mahal, tapi kalau mau dikembalikan ke DPRD, saya kira secara pribadi kurang tepat. Lebih baik kita wacanakan bagaimana bikin pilkada murahnya, begitu,” kata Emil, seperti dilansir Antaranews, Rabu (20/11/2019).
Sebagai contohnya, kata dia, di India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak melaksanakan pemilihan secara digital sehibgga bisa lebih murah.
Sementara di Indonesia, lanjut Gubernur Emil, masih harus memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.
Dia menuturkan setiap pasangan calon di pilkada setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap TPS.
Menurut dia, untuk di wilayah Jabar ada sekitar 70 ribu TPS dan setiap saksi harus diberi anggaran sekitar Rp100 ribu per orang.
“Dan kalau boleh jujur ya, biaya termahal itu biaya saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar,” kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018, dirinya harus menggadaikan motor Harley Davidson kesayangan miliknya dan sejumlah barang lainnya untuk menutupi biaya pilkada yang sangat mahal.
Menurut dia, proses demokrasi langsung diharapkan mampu menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat.
Sama seperti dirinya yang merupakan produk demokrasi langsung, Emil berujar peluang pemimpin pilihan rakyat untuk bersumbangsih kepada bangsa sangat besar.
“Demokrasi adalah pilihan yang sudah dipilih oleh kita,” ujarnya.
Emil pun yakin bahwa demokrasi adalah anugerah untuk bangsa Indonesia. Pasalnya bagi pemimpin yang baik, kekuasaan adalah alat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
Meski begitu, Emil berharap adanya perbaikan proses pelaksanaan demokrasi yang dilakukan dengan Pemilu sehingga pemerintah dan pihak terkait tidak mengeluarkan biaya besar.
Emil mengatakan, voting digital yang dilakukan India bisa menjadi contoh untuk memangkas biaya logistik selama proses Pemilu di Indonesia.
Selain itu, Emil juga menyatakan pentingnya menggelar Pemilu yang kondusif.
Di Jabar sendri, pelaksanaan Pilpres, Pileg, Pilgub, dan Pilkada kabupaten/kota, selalu berjalan sesuai harapan tanpa ada gangguan yang berarti dengan angka partisipasi pemilih yang terus meningkat.***
