KILASBANDUNGNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tetap melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diperketat. Namun jika terjadi penambahan kasus positif yang cukup banyak di sebuah wilayah, maka Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) bakal jadi pilihan.
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, jika menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bandung, akan ada konsekuensi yang timbul dari berbagai aspek. Oleh karenanya, Kota Bandung memilih pemberlakuan AKB yang diperketat.
“Kalau PSBB itu banyak konsekuensinya. kita harus mengajukan izin. Termasuk menyiapkan JPS (Jaring Pengaman Sosial) dan sumber daya lainnya. Hal yang paling memungkinkan itu PSBMK, seperti Secapa. Itu hasilnya baik,” katanya usai meninjau simulasi Timezone Bandung Indah Plaza, Selasa (15/9/2020).
Menurutnya, PSBMK yang diterapkan di wilayah tersebut beberapa waktu lalu cukup berhasil. Karena skala mikro dengan partisipasi warga yang benar-benar saling menjaga dibandingkan dengan skala besar.
“PSBMK bisa diterapkan di sebuah wilayah jika memang skala mikro dan trennya luar biasa, estimasi reproduksinya, dan itu sesuai domisili (kasus positif),” katanya.
“Ada parameter yang digunakan (PSBMK). Parameternya estimasi reproduksi, bisa saja itu dilihat nanti per skala kecamatan dan kelurahan. Tapi cukup banyak juga kecamatan yang zero (kasus covid-19),” tambahnya.
Oleh karenanya, hingga saat ini Kota Bandung tetap melakukan AKB yang diperketat. Namun warga diimbau untuk punya kewajiban saling mengingatkan.
“Pengawasan itu harus dilakukan oleh seluruh masyarakat, makanya ada Lembur Tohaga Lodaya. Kuncinya semua masalah bisa diselesaikan di wilayah masing-masing oleh warga sekitar,” ungkapnya.
“Termasuk kalau ada yang posititf bisa dijaga oleh tetangganya. Tetangga memberi kebutuhan sehari-harinya,” contoh Yana. (rls)
