Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial.
Bandung – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Bandung menargetkan mengentaskan 699 hektare (ha) wilayah kumuh pada tahun 2018. Tim Kotaku Kota Bandung telah mengantongi Bantuan Dana Investasi (BDI) sebesar Rp53,7 miliar dari pemerintah pusat.
Kotaku merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan menghapuskan kekumuhan di perkotaan. Program ini mulai bergulir sejak 2016. Di Kota Bandung, terdapat 1.457 ha wilayah yang terdata sebagai kawasan kumuh.
Hingga tahun 2017, Tim Kota telah menyelesaikan program Kotaku seluas 215 ha sehingga tinggal menyisakan 1.242 ha untuk digarap. Koordinator Kotaku Kota Bandung Dede Kahiyat menyatakan, akan meningkatkan kinerja agar semakin banyak kawasan kumuh yang tertangani. Salah satu upayanya adalah dengan mengintegrasikan Kotaku dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
“Ada program yang berpotensi berkolaborasi dengan Kotaku, yaitu PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan,” tutur Dede di Balai Kota Bandung Jalan Wastukancana, Jumat (6/7/2018).
Menurut Dede, Kotaku dan PIPPK sama-sama bertujuan melaksanakan pembangunan secara terpadu di wilayah-wilayah. Bahkan, PIPPK lebih bisa menjangkau hingga ke tingkat RW.
Beberapa kegiatan Kotaku tidak jauh berbeda dengan PIPPK, terutama terkait perbaikan infrastruktur. Kotaku, selain membina, juga mengarah pada bidang yang sama, terutama soal sanitasi dan kegiatan infrastruktur lainnya.
“Karena target kami itu kekumuhan 0 persen di tahun 2019,” ujar Dede.
Di sisi lain, Dede juga memandang perlu adanya integrasi kegiatan dengan program Pemkot Bandung agar tidak saling tumpang tindih. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih efektif.
“Di Kotaku ini ada perencanaan masyarakat dan sudah terbangun di 151 kelurahan. Harapannya bksa menjadi dokumen Musrenbang oleh dinas terkait atau reses untuk menggarap kegiatan. Karena itu perencanaannya sampai tahun 2021. Target 0 kumuh di sana ada,” jelas Dede.
Gagasan integrasi itu juga dikemukakan oleh Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial. Menurutnya, jika target 699 ha dalam setahun itu terasa berat, kolaborasi dengan program Pemkot Bandung adalah pilihan terbaik.
“Pentingnya sinergitas dan integrasi antara program Kotaku dengan program pembangunan dari APBD Kota Bandung salah satunya bisa dengan PIPPK, kemudian program pembangunan dari dinas-dinas yang ada. Jangan sampai nanti overlap,” ucap Oded melalui rilis Pemerintah Kota Bandung.
Maka dari itu, Oded optimis bisa mencapai target tersebut sesuai harapan. Ia berharap sinergi itu bisa mempercepat ketercapaian target pengentasan kekumuhan di Kota Bandung.
“Makanya sebagai bentuk optimisme kita harus dibarengi dengan semangat kita,” ujarnya.***
