Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memaparkan Open Contracting in Bandung City dalam 3rd ASEAN Public Procurement Knowledge Exchange (APPKE) yang berlangsung di Bali. (Foto: Humas Pemkot Bandung)
Bandung – Setelah memperoleh dukungan Bank Dunia dan LKPP, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperoleh kepercayaan untuk memaparkan perkembangan Kontrak Terbuka dengan tema Advancing Open Contracting in Bandung City di forum internasional.
Forum tersebut yaitu 3rd ASEAN Public Procurement Knowledge Exchange (APPKE) yang digelar di Bali, Rabu-Kamis (24-25/10/2018). Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memaparkan ke sejumlah perwakilan negara ASEAN yang hadir.
Open Contracting in Bandung City, merupakan pengembangan dari Bandung Integrated Resource Management System (BIRMS) yang merupakan hasil kerjasama antara World Bank, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
“Kota Bandung adalah proyek percontohan Bank Dunia. Kota Bandung mungkin satu-satunya di negara Asia Tenggara,” kata Yana usai pemaparan.
Yana mengatakan, melalui layanan Open Contracting (OC) hampir semua pengadaan di Kota Bandung dilakukan secara online. Mulai dari perencanaan, tender, kontrak hingga pelaksanaannya bisa terpantau secara terbuka.
“Melalui layanan ini, sangat banyak efisiensi yang terjadi. Jika ini terus dilaksanakan secara konsisten, maka seluruh proses tender di Kota Bandung akan semakin terbuka,” kata Yana.
Yana mengatakan, adanya portal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mengontrol kinerja Pemkot Bandung dan menghindari adanya tindakan pidana korupsi di Pemerintah Kota Bandung.
Ia menegaskan, sumber daya manusia di Pemkot Bandung sangat bisa untuk melaksanakan hal tersebut. Karena seluruh stakeholder yang ada di Kota Bandung telah memiliki pemahaman yang sama.
Sementara itu, Kepala Bagian layanan pengadaan, Dharmawan mengatakan, melalui data terbuka (Open Data) dan data analitik ini bisa menetapkan Key Performance Indicator atau indikator utama setiap PBJ proyek di Kota Bandung. Dengan demikian, pimpinan bisa memantau secara langsung seluruh proses pengadaan barang dan jasa.
“Pimpinan bisa mengambil keputusan melalui proses monitoring dan evaluasi,” katanya.
Pemkot Bandung telah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara online atau dalam jaringan (daring) sejak tahun 2013 oleh Unit Layanan Pengadaan yang saat ini bernama Bagian Layanan Pengadaan (Balap). Cara tersebut dinilai sangat efisien dan efektif dalam pelaksanaan pengadaan yang akuntabel dan transparan.
Secara simultan, Balap terus meningkatkan performa kinerja melalui berbagai cara, terutama dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Balap terus meningkatkan aplikasi Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) yang memfasilitasi pengadaan barang jasa dengan Pengadaan Langsung. Tahun ini, BIRMS ditingkatkan kapasitasnya dengan OC, bekerja sama dengan Bank Dunia dan LKPP menjadi New BIRMS.***
