KILASBANDUNGNEWS.COM – Rabu (6/11/2019) pagi, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian akan menyerahkan tongkat komando pimpinan Polri kepada Jenderal Polisi Idham Aziz.
Acara serah terima jabatan Kapolri ini dilaksanakan di Maki Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Dilansir Tribunnews, Rabu (6/11/2019) sekitar pukul 06.50 WIB, para tamu undangan mulai berdatang melalui pintu utama.
Setibanya memasuki gerbang utama para tamu disambut anggota bersenjata lengkap yang berjaga di atas kuda, deretan kendaraan taktis Baracuda dan anggota Brimob bersenjata lengkap.
Petugas juga terlihat menyiagakan anjing pelacak di sepanjang jalan Akses UI menuju Mako Brimob.
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, diperkirakan berjumlah 1.500 tamu undangan mulai berdatangan ke Mako Brimob Polri.
Dedi juga menjelaskan, kegiatan bertema Pengabdian Bhayangkara Sejati untuk Indonesia Maju ini memiliki tiga rangkaian acara.
Tiga rangkaian acara tersebut adalah Upacara Serah Terima Panji-Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Tribrata, kedua adalah Tradisi Pengantar Tugas, dan yang terakhir adalah Tradisi pelepasan.
“Hari ini acara resmi dilaksanakan tiga agenda. Serah panji-panji Kapolri dari Jenderal (Purn) Tito Karnavian ke Bapak Jenderal Polisi Idham Aziz, pisah sambut dan tradisi pelepasan Jenderal (Purn) Tito Karnavian dari Kapolri ke Mendagri. Diundang semuanya kapolri dan mantan kapolri, panglima TNI, kementrian dan Lembaga,” kata Dedi Prasetyo di lokasi.
Dengan berpindahnya tongkat dan panji simbol komandan tertinggi Polri ini, maka Idham Azis akan memimpin Polri hingga pensiun.
Idham Azis resmi menjabat Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang kini diberi kepercayaan sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju.
Sebelumnya, Idham Aziz dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Sebagai pemegang tongkat komando Polri, Idham mengaku akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan kepemimpinan sebelumnya.
Menurutnya, ada tujuh program prioritas yang diungkapkannya pada fit and proper test di Komisi III DPR.
Tujuh program tersebut, pertama, mewujudkan SDM yang unggul. Kedua, pemantapan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibnas). Ketiga, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Keempat, pemantapan manajemen media. Kelima, penguatan sinergi polisi. Keenam, penataan kelembagaan dan ketujuh penguatan pengawasan.***
