Bandung – Untuk mewujudkan visi Kota Bandung yakni Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis, Kecamatan Bandung Wetan melibatkan peran aktif masyarakat dalam rencana pembangunannya.
“Keberhasilan pembangunan ke depan bukan karena kegigihan dalam menyiasati kendala yang ada saja, melainkan karena adanya pengawalan yang ketat dari masyarakat dalam merumuskan pembangunan tersebut,” ujar Camat Bandung Wetan, Hilda Hendrawan saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bandung Wetan di Hotel Grandia, Jl. Cihampelas No. 82 Bandung, pada Kamis (7/2/2019).
Musrenbang Kecamatan Bandung Wetan 2019 ini mengangkat tema ‘Menuju Masyarakat Bandung Wetan yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Agamis Melalui Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Hilda mengaku sengaja memunculkan topik peningkatan daya saing dan pembangunan infrastruktur karena Kota Bandung telah menjadi destinasi wisata favorit.
“Kita sebagai tuan rumah harus memiliki masyarakat yang siap menghadapi perkembangan itu,” ujarnya.
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, Hilda menyebutkan di Bandung Wetan akan memfokuskan pada pembangunan yang berasal dari sumber masalah di lingkungan masyarakat tersebut.
“Seperti septictank komunal, atau bank sampah,” sambungnya.
Hilda berharap, Musrenbang Kecamatan Bandung Wetan ini bisa meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengeluarkan aspirasinya.
“Jadi, kami mencoba mengedukasi masyarakat bahwa Musrenbang ini tidak hanya agenda rutin setahun sekali yang isinya begitu-begitu saja,” pungkas Hilda.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung H. Asep Saeful Gufron mengharapkan peran aktif masyarakat lebih ditingkatkan lagi agar dapat mengawal pembangunan, khususnya di Bandung Wetan.
“Karena dengan kebijakan sekarang yakni bottom up planning, jadi perencanaan itu berasal dari masyarakat. Sebab masyarakat yang lebih tahu masalah di kewilayahannya seperti apa,” ujarnya.
Asep menyebutkan, acara Musrenbang adalah momentum bagi masyarakat untuk berandil dalam perencanaan pembangunan.
“Jadi, silakan. Mulai dari rembuk warga, lalu dinaikkan lagi levelnya ke Musrembang kelurahan, lalu naik lagi levelnya ke hari ini di Musrenbang Kecamatan, dan terus sampai level kota,” sambungnya.
Ia menambahkan pula, ada 14 dari 26 janji wali kota yang beririsan dengan kewilayahan.
“Nah, hal ini yang perlu betul-betul dikawal bersama. Jadi musrenbang ini benar-benar hasil pemikiran masyarakat,” tuturnya.***