KILASBANDUNGNEWS.COM – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah membidik sejumlah penyedia layanan pinjaman online (Pinjol) yang tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) alias ilegal.
Penertiban akan dilakukan lantaran selama ini masyarakat banyak dirugikan oleh kerja-kerja pinjol yang memberatkan nasabah. Bahkan Polri mengibaratkan kegiatan pinjol ilegal tersebut seperti preman yang meresahkan masyarakat.
“Sama seperti disampaikan kemarin, kasus preman, ini kasus pinjaman online (pinjol) pun juga meresahkan masyarakat,” kata Wadir Tipideksus Kombes Whisnu Hermawan Februanto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/6).
Dia mengatakan, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto bahkan sampai meneken surat telegram kepada jajaran kepolisian di daerah untuk segera menangani perkara-perkara pinjol di daerah.
Whisnu, mengutip data OJK, menyatakan sampai saat ini ada sekitar 3.000 pinjol yang tak terdaftar.
Kasus-kasus pinjol seringkali meresahkan masyarakat lantaran korban-korbannya kerap mendapat teror oleh penagihnya alias debt collector. Beberapa kasus, para penagih menyebarkan informasi peminjam kepada kerabat-kerabatnya tanpa persetujuan.
Salah satu kasus yang diungkap Bareskrim ialah perusahaan Rp Cepat yang diduga dikendalikan oleh WN China. Perusahaan ini mengambil data pribadi secara ilegal.
Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Ma’mun mengatakan bahwa pelaku menggunakan aplikasi canggih asal China sehingga dapat menyedot data-data nasabahnya. WN China yang menjadi pengendali itu masih buron. Polisi baru menangkap lima orang penagih.
“Kalau soal teknologi luar biasa sekali memang ya teknologi dari negara tetangga kita itu (China). Aplikasinya ini enggak hanya untuk mendaftar orang, tapi juga sudah nyedot dan bisa ambil data yang ada di nomor-nomor yang dia mau,” kata Ma’mun kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/6).
Mereka, lanjut Ma’mun, menggunakan metode pemalsuan data telekomunikasi sehingga dapat menyedot data-data penting seperti nomor kontak. Nantinya, data tersebut digunakan untuk meneror korban.
“Misalnya, si A telah melakukan pinjaman di sini, bahkan ada yang lebih kasar lagi yang sedang kami selidiki lebih jauh, sudah fitnah sifatnya dan ini lebih meresahkan,” ujarnya menambahkan.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat Pasal 30 Jo Pasal 46 dan/atau Pasal 32 Jo Pasal 48 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Mereka juga dijerat dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Dalam beberapa kasus lain, polisi juga menemukan ada pinjol yang mengirimkan foto-foto vulgar dan data pribadi milik peminjam kepada khalayak luas di media sosial. Sehingga, peminjam merasa tertekan.
“Bahkan sampai ada yang stres akibat pinjaman ini tidak benar,” tambahnya.
Korban seringkali tak dapat membayar pinjamannya karena dicekik oleh bunga yang terlampau besar. Kasus-kasus pinjol ini, kata dia, telah memakan banyak korban.
“Makanya kami langsung diperintahkan oleh Bapak Kabareskrim untuk membuat telegram ke jajaran tentang pola penanganan dan antisipasi tentang pinjol yang ilegal supaya tidak ada lagi masyarakat yang di-bully,” jelasnya.
Saat ini, kepolisian pun tengah menyelidiki sejumlah perusahaan pinjol tak berizin yang beroperasi di Indonesia. Namun, penyidik belum dapat membeberkan lebih lanjut dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan. (Sumber: www.cnnindonesia.com)
