Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil saat rapat koordinasi penanganan banjir di Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Ruang Papandayan Gedung Sate Bandung, Kamis (16/1/2020). (Foto: Antara)
KILASBANDUNGNEWS.COM – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Ruang Papandayan Gedung Sate Bandung, Kamis (16/1/2020).
Pada kesempatan tersebut Menteri Basuki mendengarkan langsung kondisi terbaru daerah-daerah terlanda banjir beberapa waktu lalu.
Rapat dihadiri oleh Gubernur Jabar M Ridwan Kamil dan sejumlah kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang daerahnya terdampak musibah banjir pada awal tahun 2020.
Usai digelarnya rapat, Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengatakan dalam rapat diputuskan tentang rencana aksi penanganan banjir di Jabar yang meliputi aspek apa dan siapa.
“Kita akan melakukan rencana aksi, apa yang akan dilakukan, kemudian siapa. Ini artinya bisa tingkat kabupaten/kota, provinsi atau pemerintah pusat,” kata dia.
Aspek apa ialah bentuk penanganan banjir yang akan dilakukan apakah berupa pembangunan bendungan, normalisasi atau pengerukan sungai.
“Apakah pengerukan dan lain-lain. Anggaran juga akan kita hitung mana anggaran yang ada di 2020 dan itu akan kita kebut,” kata dia.
Dan aspek selanjutnya yang tak kalah penting ialah jadwal pelaksanaan rencana aksi yang harus dilakukan secepatnya.
“Komitmen dari kementerian sangat kuat. Sesuai arahan Pak Presiden untuk membereskan yang bisa dikebut di 2020. Oleh karena itu. In syaa Allah ini akan menjadi contoh ketanggapan dari pemda yang bekerjasama dengan pemerintah pusat,” kata dia.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin pada rapat tersebut menjelaskan kondisi wilayah akibat bencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu.
Ade menjelaskan sejumlah dampak kerusakan dan korban pengungsi.
“Akibat banjir dan longsor ribuan rumah rusak ringan, sedang hingga berat. Kemudian sekolah, masjid, jembatan, jalan hingga sarana ekonomi juga rusak,” kata dia.
Ade mengatakan saat ini yang menjadi prioritas pihaknya yaitu merelokasi masyarakat terdampak bencana karena ada beberapa titik yang wilayahnya sudah tak layak untuk ditempati lagi.
“Hingga saat ini kami berusaha mencari lokasi relokasi yang aman untuk mereka. Kemudian kita bangun huntara di sana,” kata dia.
Dia mengatakan perbaikan kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di Bogor membutuhkan biaya besar sehingga pihaknya meminta dukungan dari pemerintah pusat.
“Oleh karena itu, kami memohon dukungannya Pak Menteri Basuki,” kata Ade. (Ant)
