Kota Bandung Rotasi 54 Pejabat Struktural

Bandung – Sebanyak 54 orang pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara resmi menduduki posisi baru. Secara rinci antara lain 18 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) setingkat eselon dua. Kemudian 11 pejabat administrator setara eselon tiga pun dalam waktu bersamaan dilantik, serta 25 pejabat lainnya jabatan pengawas.

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengemukakan, pelantikan tersebut menjadi keniscayaan demi kepentingan roda organisasi. Namun terpenting diperhatikan bahwa itu merupakan amanah dari Allah SWT.

“Semua ini tidak mungkin terjadi kalau tanpa kehendak Allah SWT. Amanah ini yang patut dipertanggungjawabkan,” ungkapnya dalam sambutan pasca pelantikan di Gedung Serbaguna Balaikota Bandung, Jumat (22/3/2019).

Oleh karena itu, Mang Oded pun berpesan, setiap pemimpin di muka bumi ini merupakan bagian dari mandataris Allah SWT. Maka ketika mendapat mandat dia pun mengajak untuk melaksanakan kepemimpinan mengikuti apa yang Allah kehendaki.

“Jangan sampai ketika ada keinginan memperoleh amanah, sangat rajin beribadah. Namun ketika sudah dapat amanah malah lupa beribadah,” timpalnya.

Lebih lanjut Mang Oded mengingatkan agar setiap pejabat yang dilantik mampu mengayomi setiap yang dipimpin agar selalu “on the track”. Pemimpin itu, lanjutnya, ketika mengurus mengolah organisasi maka dia harus mampu memberikan arahan kepada anggota yang dipimpinnya.

“Ketika ada keluhan atau aspirasi harus bersikap sebagai seorang ayah. Harus disikapi positif dan jadilah sahabat,” sambungnya.

Mang Oded pun berharap di Kota Bandung tidak boleh ada jarak antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Komunikasi dengan pimpinan harus tanpa batas. Termasuk antara para pejabat dengan kepala dan wakil kepala daerah.

“Kalau ada yang ingin disampaikan, kalau memang dipandang perlu tidak ada salahnya kita berdiskusi bersama. Mari bangun kebersamaan dengan penuh keterbukaan,” ajaknya.

Adapun 11 pejabat administrator yang dilantik antara lain dua kepala Bagian di Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah, satu Sekretaris Dinas, dan delapan sisanya menjabat sebagai Camat. Sementara 25 pejabat pengawas yang dilantik semuanya merupakan lurah.

Berikut 18 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik:

1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Ema Sumarna menjadi Sekretaris Daerah Kota Bandung.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Salman Fauzi menjadi Sekretaris DPRD.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Arief Prasetya menjadi Kepala BPPD.
4. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Elly Wasliah menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Arief Syaifudin menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.
6. Sekretaris DPRD Kelly Solihin menjadi Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
7. Kepala Disdagin Eric M. Attauriq menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan
8. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Dadang Gantina menjadi Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ahyani Raksanagara menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kamalia Purbani menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
11. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Dadang Iriana menjadi Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
12. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Ferdi Ligaswara menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Eddy Marwoto menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
14. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Bandung Ricky Gustiadi menjadi Kepala Dinas Perhubungan.
15. Kepala Dinas Perhubungan Didi Ruswandi menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dodi Ridwansyah menjadi Staff Ahli Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
17. Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hikmat Ginanjar menjadi Kepala Dinas Pendidikan
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Asep Cucu Cahyadi menjadi Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan.***