Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui inspektorat Kota Bandung berusaha mencegah dan menutup segala akses yang berpotensi menimbulkan korupsi.
Salah satu caranya, Inspektorat Kota Bandung selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjalin beberapa kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bandung ataupun bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kami selalu mengedukasi para ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk selalu menjunjung nilai kejujuran. Sebagai pelayan masyarakat harus bekerja dengan niatan ibadah,” ujar Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat menjadi narasumber dalam acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (20/12/2018).
“Kami selalu berkoordinasi dengan Forkopimda untuk selalu mengawasi dan menutup segala cela yang berpotensi menjadi korupsi,” lanjutnya.
Dalam acara tersebut, Yana bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Yayan Rohman menjelaskan peran e-Budgeting dan e-Procurement.
Yana mengungkapkan, sejak 2016 Pemkot Bandung mulai menggunakan aplikasi e-Budgeting. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mencantumkan setiap kebutuhan dari awal dengan kategori yang ditentukan.
“Di Kota Bandung kami sudah menggunakan e-Budgeting sejak 2016. Dengan ini kami bisa mengawasi belanja daerah dari SKPD. Jadi kita bisa monitor sehingga bisa mengefesiensikan anggaran belanja daerah sesuai kebutuhan. Ini salah satu upaya kami menutup potensi korupsi,” tuturnya.
Selain itu, Pemkot Bandung telah mengembangkan sebuah aplikasi Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) yang merupakan kelanjutan dari e-Procurement. Aplikasi tersebut pula mendapat apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Word Bank.
“Hasil pengembangan di Kota Bandung, melalui BIRMS, masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses lelang. Dan ini satu-satunya di Indonesia bahkan Asia Tenggara,” jelas Yana seperti dilansir Humas Pemkot Bandung.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko yang juga hadir dalam acara tersebut menekankan, pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi, baik antar lembaga maupun pemerintah dengan masyarakat. Sehingga, jika semua kalangan bersatu dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Di tengah maraknya pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi, kami menyuarakan kembali komitmen dalam memerangi korupsi. Maka dari itu, Pemerintah Pusat akan memilih daerah yang memiliki sistem pencegahan korupsi yang paling baik untuk dijadikan percontohan untuk daerah yang lain,” Kata Moeldoko.
Kehadiran kepala daerah dalam acara ini, lanjutnya, membawa harapan banyak adanya aksi nyata pencegahan korupsi skala nasional. Karena, dengan banyaknya tindak pidana korupsi akan menghambat percepatan pembangunan di Indonesia.
Dengan kebijakan baru, Pemerintah Pusat akan bekerjasama dengan bank dunia di swiss untuk mengetahui aliran dana yang sempat disalah gunakan maupun melalui money laundry.
“Saya sangat bahagia dengan kehadiran para kepala daerah. Karena tidak secara langsung mereka sudah mendukung dengan gerakan ini. Korupsi itu menghambat pembangunan dan pelayanan yang prima. Maka kami akan bekerjasama dengan Bank dunia untuk mengecek keberadaan uang yang sudah dikorupsi ataupun yang melalui proses money laundry,” tuturnya.***
