Bandung – Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menerima kunjungan Wakil Wali Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan di Balai Kota Bandung, Rabu (20/2/2019). Sulaiman datang untuk belajar tentang penanganan kebencanaan dan penataan pedagang kaki lima (PKL).
Pemkot Lubuklinggau menilai Kota Bandung telah memiliki sistem yang mumpuni untuk kedua aspek tersebut. Kota Bandung memiliki institusi penanganan bencana yang cenderung berbeda dengan kota dan kabupaten lain di Indonesia, yakni berbentuk dinas. Instansi dengan nomenklatur Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) itu menarik perhatian Sulaiman.
Sulaiman mengaku, ingin mengetahui proses Diskar PB menanggapi laporan, menindaklanjutinya, serta mengelola anggaran operasional. Ia berharap, bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari dinas terkait.
“Kami juga ingin tahu bagaimana dengan perbedaan nomenklatur ini. Apakah bisa mengakses pendanaan dari pusat? Meskipun kami tahu bahwa Kota Bandung telah memiliki anggaran yang memadai. Kalau kami masih membutuhkan bantuan dari pusat untuk kegiatan kebencanaan,” ucap Sulaiman.
Hal lain, penataan PKL juga menjadi sorotan. Kota Bandung dengan berbagai gula-gulanya dipandang cukup mampu mengatasi persoalan pedagang kaki lima.
Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Diskar PB Kota Bandung Sihar Sitinjak mengungkapkan, nomenklatur dinas tidak mengurangi fungsi Diskar PB dalam proses penanganan bencana. Bahkan menurutnya nomenklatur teknis tersebut memudahkannya dalam menjalankan tugas.
Sebagaimana diketahui, Diskar PB menerima pelaporan melalui pusat panggilan 022-113. Setiap hari, Diskar PB tidak hanya menerima pengaduan kebakaran, tetapi juga penyelamatan hewan, penanganan banjir, dan bantuan-bantuan darurat lainnya.
“Kami bahkan pernah diminta bantuan untuk melepaskan cincin dari jari yang sulit untuk lepas. Orangnya tidak mau ke rumah sakit, malah datang ke kami. Hal-hal semacam itu tetap kami layani, dari mulai kebakaran, banjir, longsor, ada hewan ular, tikus, monyet, bahkan sampai ada pengaduan orang mau bunuh diri. Itu kami tangani,” ungkap Sihar.
Ketika datang ke lokasi, lanjut Sihar, Diskar PB juga selalu mendapat dukungan positif dari masyarakat karena selalu sigap dan lengkap dengan perlengkapan.
“Kalau kami datang tanpa membawa peralatan, misalnya untuk assessment dulu, wah itu kami pasti dilempari,” imbuhnya seraya berkelakar.
Sedangkan soal penanganan PKL mendapat respon langsung dari Wakil Wali Kota Bandung selaku Ketua Satuan Tugas Khusus Pedagang Kaki Lima (Satgassus PKL). Ia menjelaskan pentingnya Wakil Wali Kota Bandung turun langsung mengatasi persoalan itu.
“PKL itu multidimensi. Ada Dinas Koperasi dan UMKM yang menangani pembinaan, ada Satpol PP yang menangani penindakan, ada juga Dinas Pekerjaan Umum sebagai yang punya trotoar. Ini butuh koordinasi. Kalau tidak dipegang langsung oleh pimpinan sebagai pengambil komando, susah koordinasinya,” paparnya.
Yana pun mengakui, penataan PKL membutuhkan proses yang panjang. Namun ia tak boleh menyerah dan terus melakukan penataan.
“Kuncinya memang koordinasi, dan harus terus menerus. Kita juga membuka dialog dengan para PKL. Prinsipnya kita bukan menggusur, tapi merelokasi sehingga pendekatannya lebih humanis,” katanya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kunjungan ke Bandung Command Center. Di sana, Yana memperlihatkan cara Kota Bandung mengelola ratusan aplikasi untuk memudahkan Pemerintah Kota Bandung menjalankan roda pemerintahan.***