Wali Kota Bandung, Oded M. Danial (kanan) bersama Ketua Pelaksana Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat Kombespol Syahri Gunawan di Balai Kota Bandung, Selasa (16/6/2020). (Foto: Humas Pemkot Bandung)
KILASBANDUNGNEWS.COM – Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat mengajukan Kota Bandung sebagai daerah percontohan Birokrasi Bebas Pungutan Liar (Pungli) ke tingkat pusat.
Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Jawa Barat, Kombespol Syahri Gunawan menilai, di level provinsi, Kota Bandung sebagai daerah paling siap. Sehingga, pihaknya mengusulkan Kota Bandung sebagai pilot project Birokrasi Bebas Pungli dari Jawa Barat.
Syahri mengungkapkan, penyelenggaraan Birokrasi Bebas Pungli ditekankan pada pencegahan terjadinya pungutan liar. Sehingga, sinergitas antara tim saber pungli bersama jajaran Pemkot Bandung sangat diutamakan.
“Wilayah harus menjadi bebas korupsi. Insyaallah Bandung ini siap. Sehingga kita nanti bersama-sama akan meninjau proyek dan fasilitas yang ada dan kesiapan dari semua personilnya,” ungkap Syahri.
Syahri menuturkan, pemantauan Satgas Saber Pungli Jawa Barat sudah sejak lama dan sampai kini di tengah pandemi Covid-19. Hingga sekarang di Kota Bandung tidak ditemukan adanya penyelewengan yang dilakukan selama penanganan virus corona.
“Semua kita bersinergis, ada Polres, ada babinkamtibmas ada intelejen semua bergerak. Alhamdulillah sampai saat ini belum ditemukan terjadi penyimpangan di Kota Bandung, masih terkendali,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menyambut gembira jika Kota Bandung menjadi daerah percontohan.
“Tadi Pak Ketua (Saber Pungli Jawa Barat) menyampaikan bahwa Kota Bandung akan dijadikan pilot project untuk bebas pungli. Insyaallah kita harus optimis, kita harus bisa,” ucapnya di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (16/6/2020).
Untuk mewujudkannya, wali kota langsung mengkoordinasikan dengan tim Saber Pungli Kota Bandung, termasuk Inspektorat beserta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan pengawasan terhadap beragam langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kata kuncinya ketika mendapatkan tantangan menjadi percontohan. Saya sudah sampaikan bahwa harus mengikuti arahan-arahan dari atas. Kedua harus memperkokoh silaturahmi dan koordinasi yang baik,” tuturnya.
Lebih lanjut wali kota menegaskan, untuk menjaga sebagai birokrasi bebas pungli bukan terletak pada masivnya mengorek persoalan dan melakukan penindakan. Justru menekankan pada edukasi dan sosialisasi menciptakan sikap integritas dan kredibilitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung.
“Semuanya harus bagus, penindakan sosialisasi dan edukasi, semua komprehensif bergerak. Karena kita bukan sebagai perlombaan, tapi ini yang terpenting harus terimplementasi di lapangan,” ujarnya. (rls)
