KilasBandung – Tumpukan sampah di daerah aliran sungai atau DAS Citarum saat ini mulai menyusut. Ketua Harian Satgas Pengawas Penegak Keadilan DAS Citarum Mayjen TNI Purn Dedi Kusnadi Thamim mengatakan selain persoalan sampah, DAS Citarum juga harus segera menangani lahan kritis di hulu sungai Citarum.
Sejak 1 Januari para pedagang terdampak kebakaran yang semula berjualan di tempat penampungan sementara sudah menempati lantai semi basement di Pasar Kosambi. Pjs Dirut PD Pasar Bermartabat Lusi Lesminingwati mengatakan di area semi basement juga dibuat area khusus untuk pameran namun bisa dipergunakan oleh PKL dengan batas waktu.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan khususnya gizi keluarga, Dispangtan Kota Bandung meresmikan program Obor Pangan Lestari (Opal). Kepala Dispangtan Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan Opal merupakan perubahan dari program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang sebelumnya dicanangkan Kementrian Pertanian.
Program Obor Tanaman Pangan Keluarga (Opal) diharapkan dapat menekan atau bahkan menghilangkan kasus stunting di Kota Bandung. Ketua TP PKK Kota Bandung Siti Muntamah mengatakan melalui program Opal sebuah keluarga dapat mandiri dalam ketahanan pangannya sehingga diharapkan tahun 2021 kasus stunting di Kota Bandung sudah bisa hilang.
Pembentukan Satuan Tugas Bersama Penanggulangan Bencana di Kota Bandung merupakan penjabaran dari Perwal Nomor 626 Tahun 2017. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema mengatakan melalui Satgas Bersama diharapkan seluruh instansi terkait dapat bersinergi dalam upaya antisipasi dan penanggulangan saat terjadi bencana di Kota Bandung.
Budi daya lebah maupun pengembangan madu yang dilakukan masyarakat melalui skala kecil maupun besar saat ini belum menggunakan sistem yang benar. Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Perlebahan Jabar, Rosyid mengatakan akibatnya hasil pengembangan madu di Indonesia belum dapat menghasilkan madu yang memiliki kualitas baik dan maksimal.
Bank Indonesia mengharapkan seluruh pemerintah daerah kota dan kabupaten juga provinsi di Jawa Barat, memanfaatkan sistem pembayaran secara non tunai melalui aplikasi Quik Respon Indonesia Standar (QRIS). Menurut Kepala KPw BI Jabar Doni P. Joewono pemanfaatan QRIS dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.***
Dengarkan Audio Podcastnya di sini.
