KilasBandung – Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di seluruh Indonesia meski saat ini konektivitasnya sudah cukup baik. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika, Ahmad Ramli mengatakan saat ini konektivitas jaringan 2G hingga 4G di daerah penduduk rata-rata sudah mencapai 90 persen. Dengan kondisi tersebut akan memudahkan masyarakat di seluruh Indonesia menikmati komunikasi dengan baik.
Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mereka melek dan sadar hukum. Wali Kota Bandung Oded M. Danial menuturkan kebijakan memberikan edukasi tentang hukum kepada masyarakat agar mereka lebih bijak dalam mengatasi masalah dan tidak main hakim sendiri. Rencananya edukasi mengenai hukum tersebut akan dilakukan melalui camat dan lurah sebagai aparat kewilayahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Puluhan ormas dan organisasi kepemudaan di Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung bersinergi dengan jajaran aparat kepolisian. Ketua Forum Ormas dan OKP Bojongloa Kidul, Mumuh Muharam mengatakan sinergitas tersebut dilakukan untuk secara bersama-sama menjaga agar wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul tetap kondusif dalam proses Pileg dan Pilpres 2019.
Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengatakan dampak negatif dari gadget lebih berbahaya daripada televisi. Menurut Oded, fasilitas yang ada di gadget saat ini lebih lengkap dibanding televisi yang bisa dipilih atau digunakan sesuai dengan kemauan penggunanya termasuk penggunaan internet. Oded berharap semua orang tua di Kota Bandung tidak lelah dalam mengawasi penggunaan gadget bagi anak-anak agar tidak digunakan untuk hal-hal negatif dan bisa mempengaruhi karakter mereka di masa depan.
Masyarakat Indonesia dinilai masih mudah tergiur berbagai penawaran untuk mendapatkan keuntungan berlipat secara instan tanpa melihat legalitas dan logis tidaknya yang ditawarkan oleh perusahaan investasi. Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional II Jawa Barat Riwin Mirhadi mengatakan investasi bodong yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban terus bertambah. Berdasarkan catatan OJK, pada tahun 2017 terdapat 80 kasus dan mengalami kenaikan menjadi lebih dari 100 kasus di tahun 2018 dengan korbannya mencakup semua strata dan kalangan masyarakat.***
