KilasBandung – Seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Bandung, yang merupakan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dituntut untuk terus berinovasi dan mengikuti pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Saat membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pada Upacara HUT ke-47 Korpri di Plaza Balaikota Bandung, Kamis (29/11), Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengatakan di usianya yang telah cukup dewasa ini, anggota Korpri harus lebih meningkatkan lagi pelayanannya kepada masyarakat.
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, Pemerintah Kota Bandung telah menyerahkan buku tentang rencana pembangunan infrastruktur di Kota Bandung. Menurut Yana, dari sejumlah rencana pembangunan di Kota Bandung, yang membutuhkan bantuan dari provinsi di antaranya adalah terkait rencana pembangunan dua fly over.
Gubernur Ridwan Kamil meminta kepada seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat menyusun buku kebutuhan infrastruktur dan besaran anggaran yang dibutuhkan. Menurut Gubernur, buku tersebut diperlukan untuk memudahkan dan mengetahui besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun Jabar ke depannya.
Untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mempermudah masuknya investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung menggelar sosialisasi implementasi online single submission (OSS). Kepala DPMPTSP Kota Bandung Arief Syaifudin mengatakan dari 52 jenis perizinan di Kota Bandung, 34 di antaranya harus melalui OSS.
Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial meminta seluruh lapisan masyarakat, untuk lebih meningkatkan silaturahmi dan komunikasi antara masyarakat dan jajaran Pemerintah kota Bandung, TNI, dan Polri. Hal itu perlu dilakukan, untuk menjaga kondusifitas kota Bandung, khususnya menjelang tahun politik seperti saat ini.
Generasi Milenial memiliki jumlah yang potensial sebagai pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 mendatang. Tokoh pemuda Kota Bandung, Chairul Yaqin Hidayat menyatakan bahwa, banyaknya jumlah pemilih generasi milenial tersebut harus diposisikan sebagai subyek demokrasi sehingga mereka ikut memikirkan arah pembangunan bangsa Indonesia ke depannya.
Para guru madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah di Kota Bandung, akan menerima tunjangan yang sama seperti guru SD dan SMP umum. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Yusuf Umar mengatakan para guru madrasah akan menerima tunjangan sekitar 800 ribu rupiah perbulan yang anggarannya bersumber dari dana hibah Pemerintah Kota Bandung.***
